Kepala Satuan Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat, AKP Antoni memberikan materi rambu-rambu lalu lintas dalam pelatihan pada 48 sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau Pak Ogah di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 23 Agustus 2017. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra berencana menemui pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas wacana pembentukan sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau lebih dikenal dengan istilah Pak Ogah. "Hari ini saya akan menghadap. Saya akan jelaskan supeltas ini Undang-Undang yang harus dijalankan," kata Halim di Polda Metro Jaya, Rabu, 30 Agustus 2017.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya menegaskan tidak akan mengucurkan anggaran untuk menggaji para supeltas itu. Dia tidak bersedia menjadikan supeltas seperti pekerja penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
Meski begitu, Halim mengatakan akan tetap datang ke Pemprov untuk membahas hal ini. "Gak apa-apa (Djarot menolak). Kan ada Kadin,” kata dia. “Kami memperdayakan dengan dana CSR. Kami pastikan dia tak akan terima dari masyarakat."
Kemarin, Halim memang sempat mengatakan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) membuka peluang untuk ikut membiayai para supeltas. Alasannya, Kadin berniat menjadikan DKI Jakarta sebagai contoh bagi daerah lain dalam memberdayakan Pak Ogah untuk membantu polisi mengatur lalu lintas.
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah melatih ratusan Pak Ogah yang akan diberdayakan mengatur lalu lintas sebagai Supeltas. Halim berharap anggota Supeltas ini bisa mendapatkan upah yang setimpal.Namun, disinggung soal besaran upah yang disiapkan, Halim enggan menyebutkannya secara pasti. "Tergantung anggaran dari Kadin berapa. Di Polda Metro Jaya ini ada 500 orang (Pak Ogah). Kalau saya harapkan (gajinya sesuai) UMR."
