Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Teuku Iskandar. Tempo/Egi Adyatama
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar mengatakan akan mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) agar bisa selesai pada 2018. Karena itu, BBWSCC membutuhkan lahan untuk penyiapan rumah polder (rumah pompa) di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.
Iskandar mengatakan ada lahan masyarakat di daerah Muara Cakung Drain, Jakarta Utara, yang akan dijadikan lokasi rumah pompa seluas lima hektare. Selain permukiman, ada lahan krematorium dan aktivitas tempat usaha pemotongan besi tua di lahan yang akan dibebaskan itu.
"Itu nanti akan kami minta untuk dilakukan pemindahan warga ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa)," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.
Iskandar menyebutkan setidaknya ada 148 kepala keluarga yang terdampak untuk pembangunan tanggul laut. Mereka dianggap telah menduduki tanah negara seluas 1,9 hektare. Menurut Iskandar, bagi mereka yang terdampak, sudah disediakan rumah susun di Marunda, Cakung Barat, dan lokasi sekitarnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan Rp 58 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017 untuk pembebasan lahan tanggul laut. Menurut Teguh, pihaknya juga telah memberikan sosialisasi kepada warga setempat.
"Sosialisasi sudah dilakukan saat kunjungan. Pada hari itu pun dilakukan sosialisasi terhadap pemilik dan RT/RW kepada pemilik yang mengklaim," katanya.
Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad mengatakan sedang mendata warga setempat, khususnya yang ber-KTP DKI Jakarta dan terkena dampak. Menurut dia, mereka akan dipindahkan ke rusunawa terdekat, yaitu Rusunawa Marunda. Namun hingga saat ini Husein belum memastikan apakah lokasi tersebut cukup menampung warga relokasi.
"Pada prinsipnya, kita akan pindahkan mereka supaya lebih nyaman hidupnya, lebih baik," ucapnya.
Husein menuturkan sudah mensosialisasikan penertiban terkait dengan percepatan proyek tanggul laut sejak jauh hari. Menurut Husein, kebanyakan dari mereka tidak ingin direlokasi di tempat yang jauh. Pasalnya, kehidupan mereka sangat bergantung pada laut. Untuk penertiban kali ini, Husein menargetkannya rampung pada September.
Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa
12 Januari 2024
Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa
Koalisi Maleh Dadi Segoro menolak pembangunan giant sea wall dan menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan lain untuk mengatasi permasalahan di pesisir pantai utara Jawa.