Percepatan Tanggul Laut, DKI Akan Relokasi 148 KK di Kalibaru  

Reporter

Rabu, 30 Agustus 2017 19:56 WIB

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Teuku Iskandar. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar mengatakan akan mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) agar bisa selesai pada 2018. Karena itu, BBWSCC membutuhkan lahan untuk penyiapan rumah polder (rumah pompa) di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Iskandar mengatakan ada lahan masyarakat di daerah Muara Cakung Drain, Jakarta Utara, yang akan dijadikan lokasi rumah pompa seluas lima hektare. Selain permukiman, ada lahan krematorium dan aktivitas tempat usaha pemotongan besi tua di lahan yang akan dibebaskan itu.

"Itu nanti akan kami minta untuk dilakukan pemindahan warga ke rusunawa (rumah susun sederhana sewa)," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2017.

Baca: Imbas Proyek Tanggul Laut, Pemerintah Bikin Dermaga Terapung

Iskandar menyebutkan setidaknya ada 148 kepala keluarga yang terdampak untuk pembangunan tanggul laut. Mereka dianggap telah menduduki tanah negara seluas 1,9 hektare. Menurut Iskandar, bagi mereka yang terdampak, sudah disediakan rumah susun di Marunda, Cakung Barat, dan lokasi sekitarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan Rp 58 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2017 untuk pembebasan lahan tanggul laut. Menurut Teguh, pihaknya juga telah memberikan sosialisasi kepada warga setempat.

"Sosialisasi sudah dilakukan saat kunjungan. Pada hari itu pun dilakukan sosialisasi terhadap pemilik dan RT/RW kepada pemilik yang mengklaim," katanya.

Baca: Pembangunan Tanggul Laut Jakarta Tahap II Selesai 2018

Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad mengatakan sedang mendata warga setempat, khususnya yang ber-KTP DKI Jakarta dan terkena dampak. Menurut dia, mereka akan dipindahkan ke rusunawa terdekat, yaitu Rusunawa Marunda. Namun hingga saat ini Husein belum memastikan apakah lokasi tersebut cukup menampung warga relokasi.

"Pada prinsipnya, kita akan pindahkan mereka supaya lebih nyaman hidupnya, lebih baik," ucapnya.

Husein menuturkan sudah mensosialisasikan penertiban terkait dengan percepatan proyek tanggul laut sejak jauh hari. Menurut Husein, kebanyakan dari mereka tidak ingin direlokasi di tempat yang jauh. Pasalnya, kehidupan mereka sangat bergantung pada laut. Untuk penertiban kali ini, Husein menargetkannya rampung pada September.

LARISSA HUDA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

19 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Banjir Semarang, Pakar UGM Peringatkan Berkurangnya Daerah Tangkapan Air dan Alihfungsi di Pesisir

44 hari lalu

Banjir Semarang, Pakar UGM Peringatkan Berkurangnya Daerah Tangkapan Air dan Alihfungsi di Pesisir

Salah satu penyebab banjir di Semarang diantaranya penurunan tanah dan berkurangnya wilayah resapan air

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

55 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Dinilai Merusak Lingkungan dan Tambak Warga

18 Januari 2024

Pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak Dinilai Merusak Lingkungan dan Tambak Warga

Pembangunan tol tanggul laut Semarang-Demak dinilai akan merusak lingkungan dan mengancam tambak warga.

Baca Selengkapnya

Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa

12 Januari 2024

Bukan Giant Sea Wall, Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Solusi Alternatif Atasi Masalah di Pantai Utara Jawa

Koalisi Maleh Dadi Segoro menolak pembangunan giant sea wall dan menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan lain untuk mengatasi permasalahan di pesisir pantai utara Jawa.

Baca Selengkapnya

Walhi Sebut Giant Sea Wall Solusi Palsu Masalah Krisis Iklim, Apa Sebabnya?

12 Januari 2024

Walhi Sebut Giant Sea Wall Solusi Palsu Masalah Krisis Iklim, Apa Sebabnya?

Walhi menyatakan pembangunan giant sea wall justru semakin mengancam keberadaan ekosistem mangrove di Pantura Jawa.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Beberkan Dampak Negatif Proyek Giant Sea Wall

12 Januari 2024

Koalisi Masyarakat Sipil Beberkan Dampak Negatif Proyek Giant Sea Wall

Koalisi masyarakat sipil Maleh Dadi Segoro (MDS) menolak proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Giant Sea Wall di Pantura, Apa Urgensinya?

11 Januari 2024

Pemerintah Bakal Bangun Giant Sea Wall di Pantura, Apa Urgensinya?

Airlangga mengatakan Giant Sea Wall dibuat untuk mengatasi adanya ancaman dari banjir rob dan penurunan muka tanah di Pantura.

Baca Selengkapnya

Prabowo Cawe-cawe soal Infrastruktur Tanggul Laut, Begini Kata Ekonom

11 Januari 2024

Prabowo Cawe-cawe soal Infrastruktur Tanggul Laut, Begini Kata Ekonom

Cawe-cawe Prabowo soal proyek tanggul laut diketahui melalui keterlibatan Universitas Pertahanan yang akan menjadi bagian dari tim kajian.

Baca Selengkapnya