TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta calon penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) membuat surat perjanjian atau pernyataan bersedia rutin membayar iuran atau sewa setiap bulannya.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya tunggakan oleh penghuni rusunawa. "Saya sampaikan dulu begini. Kalau enggak bersedia, enggak usah, karena masih banyak yang tunggu," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Jumat, 15 September 2017.
Baca : Penghuni Rusunawa Keberatan Tunggakan Dipampang di Pintu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundi 50 unit rumah susun sederhana sewa di tiga lokasi di Jakarta Timur. Adapun tiga lokasi tersebut adalah Rusunawa Komarudin sebanyak 20 unit, Rusunawa Pulo Gebang (20), dan Rusunawa Pinus Elok (10).

Para calon penghuni rusunawa tersebut, kata Djarot, merupakan 50 dari 12 ribu orang yang sudah mendaftar sejak 2013. Adapun luas unit rusunawa yang akan diserahkan memiliki luas dengan tarif yang berbeda, yakni antara Rp 341 ribu dan Rp 508 ribu.

Anak-anak dari penghuni rusunawa tersebut juga akan mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selain itu, mereka akan mendapatkan kartu akses Transjakarta gratis. Kemudian mereka berhak ikut dalam operasi pasar murah dan masih ada beberapa fasilitas lain.

"Tapi pembayaran iurannya tetap menggunakan cashless atau nontunai. Nanti mereka akan terdaftar di Bank DKI. Tidak boleh kasih uang kontan," ujar Djarot.
Simak: Tunggak Biaya Sewa, Penghuni Rusun Ini Ungkit Janji Jokowi

Djarot pun menyinggung adanya penghuni rusunawa yang menunggak. Menurut dia, orang yang menolak membayar iuran rusunawa sama saja tidak bersyukur. Djarot pun mempersilakan mereka meninggalkan rusunawa agar bisa diberikan kepada yang membutuhkan.

"Yang kurang rasa bersyukurnya, kalau pindah, enggak apa-apa, silakan. Barangkali ada tempat kontrakan lebih bagus dan lebih murah. Kalau seperti itu, peluang 12 ribu calon penghuni rusun semakin banyak," kata Djarot.

LARISSA HUDA