Anies menargetkan serapan anggaran Dinas LH pada 2018 yang senilai Rp 3 triliun mencapai 89,09 persen. Namun, kenyataannya, ia hanya dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran sebesar 81,20 persen.
Baca:
Lantik 1.125 Pejabat Baru DKI, Anies: Jadilah Pemimpin
Soal serapan anggaran, Isnawa mengaku menemui beberapa kendala teknis sebab ada beberapa pos yang sifat anggarannya tidak tetap atau ad cost. Dia mencontohkan pemeliharaan kendaraan.
"Kalau plafon satu kendaraan dianggarkan Rp 2 juta ternyata kerusakan hanya Rp 700 ribu, ya otomatis tidak semua terserap anggarannya," ucap Isnawa.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Adji, dan Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede berfoto bersama petugas pengangan prasarana dan sarana umum (PPSU) di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Maret 2017. TEMPO/Larissa
Selain itu, ia menyatakan adanya perkiraan anggaran bahan bakar minyak yang meleset. Dalam pos anggaran Dinas Lingkunan Hidup, Isnawa menghitung anggaran untuk BBM diperkirakan tak bersubsidi. Ternyata sebaliknya.
Baca juga:
Alasan Anies Baswedan Turunkan Jabatan Beberapa Eselon II-III
"BBM untuk kendaraan pemerintah kan ada subsidi. Otomatis tidak sesuai plafon," ujarnya.
Senin lalu, menjadi satu dari 1.125 pejabat yang dirotasi Anies. Mereka mulai dari eselon II - IV atau di jabatan lurah, camat, wakil wali kota, hingga kepala dinas. Anies mengatakan rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran di hampir semua instansi.