Sidang Pelanggaran PPK, KPU DKI Urai Potensi Perubahan Suara

Reporter

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menggelar pemeriksaan saksi perkara pelanggaran pidana pemilu dengan terdakwa 5 anggota PPK Cilincing, Kamis 18 Juli 2019. Seluruhnya ada sepuluh anggota PPK Koja dan Cilincing yang dijadikan terdakwa penghilangan suara dalam penyelenggaraan Pileg 2019 lalu. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat hukum 10 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang menjadi terdakwa kasus pelanggaran pemilu menghadirkan tiga saksi meringankan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat, 19 Juli 2019.

Satu dari tiga saksi yang dihadirkan adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum DKI, Nurdin, yang diminta menjadi saksi ahli dalam perkara penghilangan suara partai dan caleg di Kecamatan Koja dan Cilincing. "Apakah anda mempunyai sertifikasi yang bisa ditunjukan sebagai ahli," tanya hakim anggota Didik Wuryanto.

Nurdin menjawab, "Saya tidak bawa yang mulia," kata dia.

Usai disumpah, penasihat hukum terdakwa La Redi Eno langsung bertanya kepada Nurdin terkait adanya masalah perbedaan data antara rekap C1 yang dipegang saksi dengan C1 Plano yang berada di dalam kotak suara. Perbedaan tersebut menjadi persoalan perbedaan data antara C1 yang dimiliki saksi dengan DAA1 hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. "Apakah data di C1 bisa berubah saat perhitungan di tingkat kecamatan," tanya Redi.

Mula-mula, Nurdin tidak langsung menjawab pertanyaan Redi. Nurdin lebih dulu menjelaskan bahwa data proses hitung di tempat pemungutan suara oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berupa C1 Plano akan diberikan salinannya kepada saksi yang hadir.

Jika ada kesalahan dalam proses hitung di tingkat KPPS, kata dia, maka data C1 Plano akan diperbaiki di tingkat PPK. Perbaikan tersebut pun akan dikawal oleh seluruh saksi partai, saksi pengawas sesuai tingkatan dan penyelenggara.

"Hasil perbaikan tersebut nanti diplenokan dan disaksikan oleh seluruh saksi dan pengawas kemudian ditandatangani bersama," kata Nurdin.






Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

12 hari lalu

Mengenal Badan Ad Hoc KPU dalam Pemilu 2024: PPK, PPS dan Pantarlih

Pemilu 2024 nanti, KPU dibantu oleh beberapa badan ad hoc: PPK, PPS dan Pantarlih, ini tugas badan-badan penyelenggara pemilu ini.


Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

13 hari lalu

Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utama melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Ini sederet tugasnya.


Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Saksi Tak Punya Salinan Dokumen Saat Pleno KPU Sulsel

39 hari lalu

Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Saksi Tak Punya Salinan Dokumen Saat Pleno KPU Sulsel

Kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Sulsel ini menghadirkan saksi-saksi dari terlapor dan pelapor.


Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

58 hari lalu

Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

Ada empat pelanggaran pemilu, kampanye belum waktunya juga merupakan pelanggaran, bagaimana cara melapor pelanggaran pemilu ke Bawaslu?


Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

58 hari lalu

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena safari politik ke Sumatra yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu, yakni curi start kampanye.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

18 November 2022

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


Terpopuler Bisnis: Anggaran Pemilu Hampir Rp 20 Triliun, Promo Transfer Antar-bank Rp 77

17 Agustus 2022

Terpopuler Bisnis: Anggaran Pemilu Hampir Rp 20 Triliun, Promo Transfer Antar-bank Rp 77

Anggaran untuk persiapan Pemilu 2024 yang direncanakan dalam RAPBN 2023 menjadi berita yang paling banyak dibaca sepanjang Selasa, 16 Agustus.


Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik tapi Tak Sebesar Usulan KPU

9 Agustus 2022

Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024 Naik tapi Tak Sebesar Usulan KPU

KPU berterima kasih ke pemerintah karena mengakomodasi usulan mereka soal kenaikan gaji badan ad hoc untuk Pemilu 2024.


CPNS 2021 Buka Formasi Cumlaude, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

26 Juni 2021

CPNS 2021 Buka Formasi Cumlaude, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Mahasiswa dengan predikat cumlaude dapat menjadi pelamar CPNS 2021 melalui jalur khusus. Berikut persyaratannya.


Bagikan Sembako dan Stiker, Terdakwa Pilkada Cianjur Ini Divonis 3 Tahun Penjara

30 November 2020

Bagikan Sembako dan Stiker, Terdakwa Pilkada Cianjur Ini Divonis 3 Tahun Penjara

Pengadilan Negeri Cianjur, Jawa Barat, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap SS terdakwa kasus pelanggaran pemilu pada Pilkada Cianjur 2020