TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi menginginkan alasan membangun Kampung Susun Bukit Duri, Jakarta Selatan bukan karena janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lebih dari itu, Sandyawan berharap, pembangunan kembali rumah untuk warga korban gusuran ini dilihat dari sisi kemanusiaan, bukan melunasi janji kampanye.
"Kami tuntut janji Pak Anies tapi bukan janji politik. Ini janji kemanusiaan," kata Sandyawan saat dihubungi, Selasa, 6 Agustus 2019.
Janji kemanusiaan ini juga yang menurut Sandyawan menjadi pembeda antara penataan Kampung Susun Bukit Duri dengan Kampung Akuarium. "Karena kami merasa legal," ujar dia.
Sandyawan membandingkan penanganan pemerintah DKI mendirikan kembali tempat tinggal bagi warga Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Pemerintah DKI, papar dia, menyediakan hunian sementara bagi korban penggusuran Kampung Akuarium.
Sementara warga Bukit Duri harus mencari sendiri hunian baru. Kepada Sandyawan, pemerintah DKI mengaku sulitnya prosedur untuk memberikan hunian sementara. Menurut dia, perlakuan ini mengecewakan warga Bukit Duri.
"Sangat kecewa pasti karena kan sudah terlalu lama ya dan berat sekali. Jadi memang agak lucunya, warga ini kan seperti korban dari politik pilkada," jelas dia.
Pemerintah DKI sebelumnya menggusur rumah warga Bukit Duri yang berdiri di bantaran Kali Ciliwung pada 2016. Pemerintah perlu membebaskan lahan guna melancarkan proyek normalisasi Ciliwung. Kala itu, DKI dipimpin oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Namun, sebanyak 93 warga Bukit Duri mengajukan gugatan class action. Pemerintah DKI, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI dinilai lalai dan melanggar aturan ketika menggusur rumah serta merelokasi warga di RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri.
Karena itu, warga menginginkan ada kejelasan dan keterlibatan mereka dalam pembangunan kampung susun Bukit Duri yang dijanjikan DKI sebagai ganti tanah mereka yang telah digusur.
