TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar Pemerintah Pusat tidak mengurangi perhatian kepada Jakarta jika nanti ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Menurut dia, masih banyak komitmen pemerintah pusat yang belum terealisasikan pada Jakarta.
"Perhatian pemerintah untuk permasalahan-permasalahan bukan hanya kawasan Jakarta saja tidak berkurang," ujar Anies dalam rapat pembahasan pemindahan ibu kota di DPR RI, Senayan Jakarta Pusat, Rabu 25 September 2019.
Alasannya, kata Anies, kawasan Jakarta dan sekitarnya menghadapi banyak tantangan besar saat menjadi tujuan bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari tantangan lingkungan hidup.
Anies memisalkan tantangan lingkungan hidup soal ketersediaan air. Saat ini baru 62 persen masyarakat Jakarta yang mendapatkan askes pompa air bersih. DKI masih butuh waktu hingga tahun 2030 untuk menyediakan akses air bersih bagi 100 persen.
Tantangan dasar lainnya lanjut Anies, adalah ketersediaan hunian bagi masyarakat Jakarta ditambah dengan adanya pendatang di Jakarta. Saat ini kata, masih banyak masyarakat Jakarta yang mengkontrak rumah.
Anies melanjutkan, tantangan Jakarta lainnya ada transportasi publik yang masih dalam proses integrasi antar moda dan ketimpangan sosial ekonomi. "Ini adalah tantangan dasar yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi juga kawasan di sekitar," ujarnya.
Anies mengatakan secara umum program DKI Jakarta tersebut sudah dijanjikan oleh Pemerintah Pusat dalam program Urban Regeneration yang telah dibahas di rapat kabinet hingga kantor wakil presiden beberapa waktu lalu.
Anies berharap komitmen pemerintah pusat terealisasi dalam anggaran, karena juga sudah ada perencanaan dari Badan Pembangunan Nasional. "Perlu juga jadi perhatian komitmen ini tercermin dalam anggaran," ujarnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya telah mengumumkan daerah yang akan menjadi ibu kota negara ke Kalimantan Timur yaitu di Kabupaten Penajem Panser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
