Proyek Rel Ganda KA, Seribuan Warga Ancam Duduki Balai Kota Bogor

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jalur kereta Bogor-Sukabumi di kelurahan Cipaku, Kota Bogor, pada September 2019. Wilayah ini termasuk yang akan terdampak proyek strategis nasional pembangunan rel ganda oleh PT KAI. FOTO: MAHFUZULLOH AL MURTHADO/TEMPO.

    Jalur kereta Bogor-Sukabumi di kelurahan Cipaku, Kota Bogor, pada September 2019. Wilayah ini termasuk yang akan terdampak proyek strategis nasional pembangunan rel ganda oleh PT KAI. FOTO: MAHFUZULLOH AL MURTHADO/TEMPO.

    TEMPO.CO, Bogor - Seribuan warga menyatakan akan berunjuk rasa dengan cara menduduki Balai Kota Bogor. Mereka mengaku bagian dari warga yang selama ini tinggal di atas tanah PT KAI dan bakal terdampak pembangunan rel ganda jalur Bogor-Sukabumi.
     
    Rencana demonstrasi diungkap Sukma Wijaya ((48), seorang warga RW 10, Parung Jambu, Kelurahan Empang, pada Sabtu 12 Oktober 2019. Dia menunjuk adanya Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 Agustus 2019. Isu surat edaran tentang pelaksanaan sosialisasi kegiatan penertiban lahan terkait proyek strategis nasional pembangunan jalur ganda kerat api Bogor-Sukabumi di Lintas Bogor-Yogyakarta.
     
    Sukma mengaku sudah puluhan tahun bersama keluarganya tinggal di atas tanah milik PT KAI. Namun selama dia menempati, selalu membayar pajak kepada Pemerintah Kota Bogor dan uang sewa kepada pengelola lahan. Menurutnya, Pemkot Bogor hanya diam sejak beredarnya surat edaran itu.  
     
    "Ke mana uang pajak kami selama ini? Ada ribuan orang loh mas di sini dan mereka semua terancam jadi gelandangan karena sikap bodo amat Pemerintah Kota Bogor. Dimana keadilan buat kami?" kata Sukma, Sabtu 12 Oktober 2019.
     
    Sukma menyebut bahwa dia dan warga lainnya berusaha mencari kepastian akan nasib mereka. Termasuk mereka menemui beberapa anggota DPRD Kota Bogor. "Jika hak kami tidak bisa dipenuhi, kami akan menduduki balai kota. Bila perlu kami akan bermalam di sana," katanya. 
     
    Ketua RW 10, Suhendar, mengatakan telah mendengar keresahan dan rencana demonstrasi itu. Menurutnya, hak warga setempat untuk melakukan itu. Dia hanya menyebutkan kalau permukiman sudah tumbuh di lokasi itu sejak 1990-an. 
     
    "Disini ada sekitar 171 bangunan dan itu belum terhitung dengan jumlah KK dan jiwanya ya, karena di sini mereka sudah tinggal lebih dari sepuluh tahun dan banyak beranak pinak," kata Suhendar.
    Berdasarkan isi surat edaran tersebut, seluruhnya ada 1.685 kepala keluarga yang akan diberikan sosialisasi. Mereka tersebar di 11 kelurahan. Dari antara mereka, Kelurahan Empang tercatat memiliki jumlah warga terdampak terbesar mencapai 648 KK diikuti Cipaku 456 KK dan Batutuli 330 KK. 
     
    Camat Bogor Selatan, Atep Budiman, mengatakan telah menjalin komunikasi dengan Deputi Perkeretaapian Jabar dan sudah disosialisasikan di delapan kelurahan d wilayahnya yang terdampak. Dalam sosialisasi itu, Atep menyebut pemerintah dalam hal ini Kemenhub melalui Balai kereta api Jabar menyampaikan keprihatinan kepada warga.
     
    Pemerintah disebutkannya juga akan mengganti kerugian dalam bentuk kerohiman yang dihitung secara proporsional dan profesional oleh pihak penilai publik yang ditunjuk. "Proses penyampaian uang kerohimannya nanti berupa non tunai yang akan di transfer langsung ke rekening warga terdampak," ucap Atep.
     
    Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Prihatevy, menuturkan, sejauh ini sudah dicarikan solusi untuk korban yang terdampak dengan cara menyediakan rumah bersubsidi. "Tinggal nanti menunggu kesepakatannya dengan pihak Eksekutif seperti apa, terpenting dari kami sudah ada opsi untuk solusinya," kata Rusli.

    M.A MURTADHO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.