DPRD dan Anies Baswedan Sepakat Kebut Pembahasan APBD 2020

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani MoU Kebijakan Umum APBD Perubahan DKI 2019 di Gedung DPRD DKI, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO /TAUFIQ SIDDIQ

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menjanjikan kerja cepat alias kebut  membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dia memberikan janji itu kepada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan karena penyusunan seluruh alat kelengkapan dewan telah rampung dan hanya perlu menunggu pelantikan.

    “Senin (21 Oktober) akan diumumkan dalam Rapat Paripurna. Jadi alat kelengkapan sudah terbentuk, dan pembahasan bisa cepat dan tuntas,” kata Prasetyo seperti diberitakan Koran Tempo edisi Senin 21 Oktober 2019.

    Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta merampungkan pembahasan dan mengetok palu maksimal, 30 November 2019. Sejumlah sanksi dapat dikenakan kepada Pemprov dan DPRD jika pengesahan APBD 2020 lebih dari tenggat itu.

    Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Pemprov DKI terancam mengalami pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, dalam Pasal 321 ayat 2, Kepala Daerah dan anggota DPRD terancam tak akan menerima hak keuangan selama enam bulan.

    Sementara ini, pembahasan APBD terhenti karena pergantian masa jabatan antara DPRD periode 2014-2019 kepada periode 2019-2024. Sebelumnya, anggota DPRD lama sempat membahas isi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Semetara (KUA PPAS) 2020. Tetapi, usai pelantikan, DPRD baru tak bisa langsung melanjutkan pembahasan plafon anggaran yang disusun senilai lebih dari Rp95 triliun itu.

    DPRD baru, sebelumnya, masih berkutat pada pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan dewan yang berbelit. “Semua sudah sepakat. Ini untuk kepentingan rakyat,” kata Prasetyo.

    Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, juga menyatakan akan  membahas APBD DKI secara maraton selama satu bulan penuh. Menurut dia, DPRD dan Pemprov DKI hanya perlu menggelar rapat pembahasan yang serius dan efisien. “Pasti kelar (sebelum 30 November 2019),” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga mengatakan seluruh jajarannya siap melakukan sprint atau lari cepat dalam pembahasan APBD 2020. Dia menilai, anggota DPRD DKI juga harus melakukan hal yang sama untuk mencapai target pengesahan sebelum akhir November mendatang.

    Hal ini terutama, menurut dia, karena sejumlah item dalam KUA PPAS 2020 mengalami penyesuaian dengan prediksi kondisi ekonomi tahun depan.“Selama ini bahasnya mulai Agustus (hingga November); ini sudah bulan Oktober,” kata Anies Baswedan.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.