Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Rumah Dinas Puspiptek, Pensiunan Peneliti Pernah Laporkan BRIN ke Kejaksaan Agung

image-gnews
Ratusan warga Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan unjuk rasa di depan kantor BRIN di Serpong, Selasa 23 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Ratusan warga Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan unjuk rasa di depan kantor BRIN di Serpong, Selasa 23 April 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Persatuan Pioner Penghuni Rumah Dinas Puspiptek menyatakan pernah melaporkan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) atau yang saat ini dikenal sebagai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI). Laporan tersebut atas adanya dugaan penyalahgunaan aset negara. 

"Kejagung sudah pernah turun. Mereka datang dan mereka lihat segala macam dan mereka katakan di sini ada penyalahgunaan, temuan itu," kata Wakil Persatuan Pioner Penghuni Rumah Dinas Puspiptek, Achiar Oemry, pada TEMPO, Senin, 30 April 2024.

Laporan tersebut dilayangkan pada 2017 silam. Saat itu BRIN pernah meminta para penghuni untuk mengosongkan rumah dinas yang telah mereka tempati puluhan tahun.

Achiar menuturkan BRIN awalnya meminta para pensiunan mengosongkan rumah dinas karena akan diisi oleh pegawai lain. Namun, warga menduga ada kongkalikong antara BRIN dan salah satu pengembang perumahan di Serpong. 

Sekitar 2016, ucap Achiar, Puspiptek memundurkan pagar batas tanah mereka 30 meter untuk pembangunan jalan yang diduga dibuat pengembang tersebut sebagai akses menuju ke perumahan komersial.

Padahal, menurut Achiar, lahan yang dibangun jalan tersebut merupakan milik negara yang seharusnya tidak dapat digunakan secara serampangan. “Kami perhitungkan ada 4,6 hektare lahan yang jadinya tidak jelas. Kalau kami hitung pakai Google, yah," kata dia.

Dirinya juga mengendus adanya dugaan pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial. Mulai dari penyewaan rumah hingga pembangunan lapangan sepak bola yang bekerja sama dengan pihak swasta.

"PNBP (Penghasilan negara bukan pajak) kenapa kami tidak bisa, kami mau bayar, tidak ada masalah, kenapa yang swasta yang baru kenal bisa tiba-tiba kerja sama," kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu hingga berita ini disusun Humas BRIN Purnomo belum merespon ihwal konfirmasi yang dilakukan melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan, alasan pengosongan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan BPK pada 2020 dan 2023. 

"Ada beberapa hal yang mendasari salah satunya adanya temuan BPK terkait adanya rumah dinas yang masih dihuni oleh pensiunan dan keluarga pensiunan," kata Ary dikonfirmasi Tempo, Selasa 30 April 2024. 

Ary mengatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP BPK RI tersebut merekomendasikan BRIN melakukan penertiban penghunian Rumah Dinas bagi pihak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan seperti pensiunan. Persyaratan menghuni rumah dinas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rumah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 138/2010 tentang Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara. Aturan itu mengatur bahwa Rumah Negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi. 

"Hanya disediakan untuk didiami Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara," kata Ary. Untuk itu, kata Ary, perintah pengosongan rumah yang sudah dikeluarkan sejak Januari 2024 itu hanya diperuntukkan terhadap pensiunan dan keluarga pensiunan yang sudah tiada.   

Pilihan Editor: Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakai Motor Pinjaman, Ojol di Tangsel Jadi Sasaran Debt Collector

3 jam lalu

Ilustrasi debt collector. Dok.TEMPO /Aditya Herlambang Putra
Pakai Motor Pinjaman, Ojol di Tangsel Jadi Sasaran Debt Collector

Motor pinjaman yang dipakai ojol di Tangsel dirampas kawanan debt collector.


Pengacara Sebut Aset Harvey Moeis Atas Nama Sandra Dewi Hanya Mini Cooper

9 jam lalu

Mobil Mini Cooper S Countryman F 60 dan 1 unit mobil Rolls Royce milik Harvey Moeis terparkir di halaman Kejaksaan Agung RI, Selasa, 2 April 2024. Kejaksaan Agung menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi, yang jadi tersangka tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengacara Sebut Aset Harvey Moeis Atas Nama Sandra Dewi Hanya Mini Cooper

Pengacara Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya menguasai banyak aset milik Harvey Moeis.


Pengacara Sebut Sandra Dewi Beli Apartemen Harvey Moeis, Dicicil Pakai Uang Bulanan

1 hari lalu

Artis Sandra Dewi bergegas meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 9 jam sebagai saksi terkait kasus suaminya Harvey Moeis atas dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. ANTARA/Galih Pradipta
Pengacara Sebut Sandra Dewi Beli Apartemen Harvey Moeis, Dicicil Pakai Uang Bulanan

Kuasa hukum Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya menikmati hasil dugaan korupsi timah.


Cerita Peneliti BRIN ke Dasar Laut Selat Malaka Menumpang OceanXplorer

2 hari lalu

Ilustrasi - Kapal riset OceanXplorer menurunkan kapal selam untuk meneliti perairan. (ANTARA/HO-OceanX)
Cerita Peneliti BRIN ke Dasar Laut Selat Malaka Menumpang OceanXplorer

Peneliti mikroba dari BRIN ini menanti 12 tahun untuk bergabung dalam ekspedisi kapal riset Amerika OceanXplorer di Indonesia.


Misi Kapal OceanXplorer Sudah Separuh Jalan, Temukan Gunung Api Bawah Laut dan Hewan Baru

2 hari lalu

Seorang pilot Olaf melakukan simulasi pengendalian Remote Operated Vehicle (ROV) atau robot air yang berada di Kapal OceanXplorer di pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat, Minggu, 23 Juni 2024. Organisasi nirlaba ekplorasi laut global, OceanX bersama dengan Kemenko Marves dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia menyelesaikan tahap kedua Misi Indonesia 2024 dan bersandar di Padang yang kemudian akan melanjutkan misinya bersama kapal riset tercanggih di dunia itu hingga ke Sulawesi Utara. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Misi Kapal OceanXplorer Sudah Separuh Jalan, Temukan Gunung Api Bawah Laut dan Hewan Baru

Dalam misinya, OceanXplorer dilengkapi alat Remotely Operatted Vehicle untuk memetakan kondisi bawah laut hingga kedalaman maksimal 5 ribu meter.


Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

3 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset tanah dan mobil mewah milik Harvey Moeis, tersangka kasus korupsi timah.


Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

3 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barang bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

Majalah Tempo edisi 28 April 2024 menyebut, sebagian besar tersangka korupsi timah merupakan teman dekat Robert Bonosusatya.


Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

3 hari lalu

Ketua majelis hakim Sulistiyanto Budiharto menyinggung kedermawanan bos timah Tamron alias Aon dalam sidang menghalangi penyidikan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil di PN Pangkalpinang, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Servio Maranda
Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

Sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah di PN Pangkalpinang menghadirkan pemilik perusahaan timah, Tamron alian Aon.


Seorang Wanita di BSD Jadi Korban Penipuan Diduga Polisi Gadungan, Dituduh Berbuat Mesum

4 hari lalu

Ilustrasi Polisi gadungan. Dok.Tempo/Marifka Wahyu Hidayat
Seorang Wanita di BSD Jadi Korban Penipuan Diduga Polisi Gadungan, Dituduh Berbuat Mesum

Korban penipuan itu menduga komplotan yang memerasnya di BSD, Tangsel, adalah polisi gadungan.


Yanma Polri Kasih Tenggat Setahun bagi Anak Purnawirawan Polri di Rumah Dinas Polri Pondok Karya Alihkan Kunci

4 hari lalu

Pertemuan Pelayanan Masyarakat (Yanma) Mabes Polri dengan putra-putri purnawirawan Polri penghuni rumah dinas Pondok Karya di Masjid Al-Husna Taman Pondok Karya, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.
Yanma Polri Kasih Tenggat Setahun bagi Anak Purnawirawan Polri di Rumah Dinas Polri Pondok Karya Alihkan Kunci

Yanma Polri memberi kebebasan kepada anak purnawirawan Polri untuk mengalihkan kunci rumah dinas Polri kepada anggota aktif.