TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut menjerat terdakwa Hermawan Susanto dengan pasal makar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 4 November 2019. Terdakwa yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu didakwa pasal 110 juncto pasal 87 KUHP tentang makar.
"Kalimat ancamannya bisa dikategorikan makar karena mau membunuh Jokowi," kata jaksa P. Permana dalam sidang hari ini.
Hermawan terjerat perkara kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden lantaran ucapannya saat demo di depan Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat pada Jumat, 10 Mei 2019. Pernyataan yang terekam dalam sebuah video itu menjadi viral di media sosial.
Saat itu, Hermawan mengatakan, "Dari Poso nih, siap penggal kepalanya Jokowi. Jokowi siap lehernya kita penggal."
Permana menjelaskan pernyataan Hermawan tersebut mempunyai niat ingin menakut-nakuti orang lain. Apalagi, kata dia, Hermawan menambahkan kata Poso. Kata Poso, menurut dia, bisa diartikan bahwa dirinya merupakan jagoan dari Poso, Sulawesi Tengah. "Bisa diartikan dirinya (Hermawan) jagoan dari Poso yang mau memenggal kepala presiden Jokowi," ujarnya.
Menurut ahli bahasa, kata Permana, pernyataan Hermawan bisa menimbulkan provokasi pembaca atau pendengar untuk ikut memenggal Jokowi. "Berdasarkan logika dan akal bahwa terdakwa Hermawan Susanto perbuatannya adalah perbuatan makar," ujarnya.
Adapun bunyi Pasal 110 ayat 1 KUHP adalah tentang permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan, menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Adapun ayat dua berbunyi berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Sedangka Pasal 87 menyatakan dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.
Berkaitan dengan kasus ini, perekam video ancam Jokowi, yaitu Ina Yuniarti telah lebih dulu menjalani sidang. Ia telah divonis bebas oleh hakim karena dianggap tidak terbukti bersalah dalam penyebaran video. Hakim Tuty Haryati menyatakan tidak ada informasi dalam fakta persidangan yang membuktikan Ina melakukan unsur pemerasan atau ancaman seperti yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
