PDIP Akan Telusuri Proses Tender Revitalisasi Monas

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jalan Nusa indah, alamat kontraktror revitalisasi monas PT. Bahana Prima Nusantara, Selasa 21 Januari 2020. TEMPO/ADE RIDWAN

    Jalan Nusa indah, alamat kontraktror revitalisasi monas PT. Bahana Prima Nusantara, Selasa 21 Januari 2020. TEMPO/ADE RIDWAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyatakan bakal menelusuri proses awal tender proyek revitalisasi Monas. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Ima Mahdiah, mengatakan partainya bakal menelusuri awal proses tender mulai dari web Lembaga Pengadaan Secara Elektronik.

    Ia menilai alamat pemenang lelang revitalisasi kawasan wisata itu tidak merepresentasikan perusahaan yang meyakinkan.

    "Sejauh yang saya lihat memang lokasinya tidak merepresentasikan perusahaan yang capable untuk memegang amanah untuk merevitalisasi Monas," kata Ima melalui pesan singkat, Selasa, 21 Januari 2020.

    Pemenang tender revitalisasi Monas adalah PT. Bahana Prima Nusantara. Perusahaan tersebut mempunyai dua alamat kantor. Dari penelusuran Tempo, kantor Bahana Prima yang terletak di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, merupakan virtual office (kantor virtual) yang bergandengan dengan percetakan Cahaya 33 Digital Printing. Sedangkan, kantor aslinya berada di Letjend Suprapto Nomor 60, Jakarta Pusat

    Ima mengatakan fraksinya juga bakal mengadakan diskusi kelompok dengan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan revitalisasi monas.

    "Karena sebetulnya kawasan monas juga masih domainnya Pemerintah Pusat."

    Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat gubernur itu ingin mengukur sampai sejauh mana rencana Pemprov DKI dalam merevitalisasi Monas. Fraksinya juga akan menyorot permasalahan penebangan pohon, dan juga siapa pemenang tender proyek itu akan dibahas dalam diskusi kelompok tersebut.

    "Sehingga terlihat apakah ini proyek dikerjakan dengan seksama atau asal-asalan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.