Cari Solusi Banjir Periuk, Tangerang Gandeng BPPT

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengevakuasi warga terdampak banjir di Periuk Damai, Kota Tangerang, Banten, Senin, 3 Februari 2020. ANTARA/Fauzan

    Petugas mengevakuasi warga terdampak banjir di Periuk Damai, Kota Tangerang, Banten, Senin, 3 Februari 2020. ANTARA/Fauzan

    TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang akan bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun program penanganan banjir Periuk yang telah meredam kawasan itu hingga 4 hari.  

    Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan Dinas PUPR sudah melakukan komunikasi dengan BPPT soal program pengendalian banjir itu. "Harapannya, pada pekan ini atau pekan depan sudah ada MoU dengan BPPT sehingga bisa segera mungkin dilakukan langkah penyusunan program penanganan banjir," ujarnya di Tangerang Selasa 4 Februari 2020.

    Dari hasil diskusi tahap awal, program untuk mengatasi banjir Periuk adalah pembuatan sumur injeksi skala besar. "Ada dua yang disarankan BPPT dan kita akan bahas teknis ke depannya," ujarnya.

    Terkait penanganan banjir Periuk yang sudah memasuki hari keempat, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan, telah dilakukan upaya seperti pembuatan turap, penyedotan menggunakan pompa, pengerukan sungai yang jadi kewenangan Kota dan lain sebagainya.

    "Karena kondisi cuaca memang ekstrem dan tergolong banjir lima tahunan, maka kita harus susun penataan dalam jangka panjang agar banjir bisa teratasi," ujarnya.

    Dikatakannya, banjir Tangerang yang paling parah terjadi di Kecamatan Periuk. Tak seperti banjir Periuk yang berlangsung hingga 4 hari, genangan di lokasi lain sudah surut. "Air di Kali Cirarab tingginya sudah selevel dan airnya melimpas. Ditambah lagi kemarin masih hujan jadi semakin bertambah," paparnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.