Ada PNS DKI Diduga Terpapar Radikalisme, Ini Kata Pemprov DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara suasana upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Pantai Jaya, Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, DPRD, PNS, ASN dan Gubernur DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Foto udara suasana upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Pantai Jaya, Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, DPRD, PNS, ASN dan Gubernur DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan segera memproses satu orang PNS DKI yang diduga terpapar paham radikalisme.

    "Ya akan kita proses," ujar Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI, Taufan Bakri saat dihubungi, Kamis 27 Februari 2020 soal dugaan PNS DKI disusupi radikalisme itu.

    Taufan mengatakan pihaknya nanti akan memanggil dan memeriksa PNS yang bersangkutan, untuk melihat aspek yang keterpaparan radikalisme PNS tersebut.

    Taufan mengatakan DKI akan membina kembali PNS tersebut untuk kembali ke NKRI, namun jika hasil pemeriksaan paham pns tersebut berbahaya bagi institusi akan ada pertimbangan lain.

    "Kalau dianggap berbahaya untuk institusi ada pertimbangan lain dari Badan Kepegawaian Daerah,"ujarnya.

    Kemarin Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI, Chaidir mengatakan adanya pns DKI yang disinyalir terpapar paham radikalisme berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Keamanan.

    Namun dia belum bisa menjelaskan lebih detail karena belum menerima laporan lengkapnya. "Kita dalami, kita panggil, kita BAP, tapi kita belum dapat data lengkapnya," ujarnya.

    Chaidir mengatakan jika terbukti terpapar paham radikalisme, PNS tersebut bisa dipecat sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil." Bisa dipecat," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara