TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono meminta Pemerintah DKI menyesuaikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan kondisi Jakarta. "PSBB ketat boleh diterapkan, tapi jangan ketat-ketat amat seperti awal," kata politikus Demokrat itu saat dihubungi, Sabtu, 12 September 2020.
Menurut dia, masyarakat sulit untuk kembali mematuhi kebijakan PSBB total karena sudah terbiasa dengan relaksasi yang diterapkan pemerintah. Ia menyarankan pembatasan sosial yang ketat hanya dilakukan dalam waktu 14 hari saja untuk menekan penularan virus.
"Jangan lama-lama. Perhitungkan juga kas daerah." Pemerintah, kata dia, sebaiknya lebih meningkat pengawasan dan hukuman bagi pelanggaran protokol kesehatan.
Menurut dia, belum tentu masyarakat yang sudah kembali beraktivitas setuju dengan kebijakan pembatasan sosial total karena berhubungan dengan mata pencarian.
Ia khawatir PSBB total DKI akan menambah pengangguran dan mengganggu psikis masyarakat. Padahal, psikis yang terganggu bisa pengaruh terhadap imunitas. “Nanti bukan sakit karena Covid-19, malah sakit karena psikisnya terganggu."
Mujiyono menyarankan Pemerintah DKI sebaiknya menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Pemerintah hanya mengunci wilayah yang penularan wabahnya tinggi.
Di wilayah yang penularan kasusnya tinggi pemerintah harus melarang semua aktivitas mulai dari perkantoran sampai ke pusat perbelanjaan. “Kalau diketatkan seluruh provinsi, saya khawatir keuangan DKI tidak cukup menanggung bebannya."
