TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menanggapi pernyataan Ombudsman DKI yang menyebut denda administratif Rp 50 juta untuk Rizieq Shihab sebagai formalitas. Menurut Anies, Pemprov DKI telah bekerja berdasarkan peraturan yang ada.
Salah satu bentuknya, menurut Anies, adalah dengan menindak pelanggar protokol kesehatan. “Dalam waktu kurang dari 24 jam Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan. Artinya yang melanggar, ya, harus ditindak. Itulah yang kami lakukan,” ucap Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Senin, 16 November 2020.
Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menilai pemerintah pusat dan daerah tergagap dalam mengantisipasi kerumunan akibat kehadiran pemimpin FPI itu. Ia juga menilai pemerintah tak berupaya mencegah sejumlah acara yang dihadiri Rizieq dan berpotensi menimbulkan kerumunan.
Menurut Teguh, denda yang diberikan oleh Pemprov DKI terkesan sebatas formalitas. Sebab, DKI gagal mencegah kerumunan dalam acara peringatan Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq. “Pilihannya menjatuhkan sanksi administrasi karena pencegahan sudah gagal,” tutur dia
Denda itu tertuang dalam surat resmi Satpol PP bernomor 2250/-1.75 yang ditujukan kepada Rizieq Shihab selaku penyelenggara pernikahan dan FPI sebagai panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
