TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menyebut sebaiknya Gubernur DKI Anies Baswedan memanfaatkan ruang interpelasi sebagai panggung untuk menjelaskan rencana perhelatan Formula E. Anggara menyinggung agar tidak ada kesepakatan di luar ruang rapat DPRD DKI.
"Jadi jangan bawa deal-deal-annya ada di meja makan. Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata dia dalam diskusi daring, Rabu malam, 1 September 2021.
Anggara mengklaim pengajuan hak interpelasi oleh PDIP dan PSI tidak bernuansa politis. Namun, Anies justru menanggapinya secara politis dengan mengundang tujuh fraksi yang tidak sepakat interpelasi Formula E ke rumah dinas Gubernur DKI pada Kamis malam, 26 Agustus 2021.
Dia mengingatkan, penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama lima tahun berturut-turut bakal menghabiskan total biaya komitmen atau commitment fee Rp 2,3 triliun. Sementara itu, wabah Covid-19 melanda Jakarta dan telah meluluhlantakkan perekonomian.
Yang juga menjadi pertanyaan, dia melanjutkan, bagaimana status perjanjian kontrak antara PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan Formula E Operation (FEO) setelah masa jabatan Anies habis.
Menurut dia, melalui interpelasi inilah, Anies berkesempatan menjawab pertanyaan dewan secara detail.
"Itu panggung terbaik, beliau bisa menunjukkan gubernur yang transparan," ujar Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI itu.
Sebelumnya, PDIP dan PSI telah mengajukan hak interpelasi di hari yang sama saat Anies Baswedan mengumpulkan tujuh fraksi. Dua fraksi ini mempertanyakan keuntungan Formula E setelah pandemi Covid-19 melanda dan urgensinya masuk isu prioritas daerah 2021-2022.
Baca juga: Mercedes-Benz Mundur, PSI Sebut Formula E Tak Lagi Menarik
