Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Haeri menambahkan, argumentasi pemerintah yang ingin segera membuka sekolah tatap muka didasarkan pada asumsi yang prematur.
Ia mengakui memang ada masalah saat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun, hal tersebut berkaitan dengan buruknya jaminan aksesibilitas yang disediakan pemerintah.
"Ketimbang buru-buru PTM, pemerintah perlu membuat grand design pendidikan dalam situasi darurat kesehatan, untuk menjawab tantangan ke depan jika harus kembali pada situasi pembatasan yang ketat," ujar Iman.
Menurut pengacara publik LBIH Jakarta Charlie Albajil, sikap pemerintah yang mengabaikan ukuran-ukuran epidemiologis alam pelaksanaan PTMT menunjukkan abainya negara menjamin hak anak dan warga sekolah mendapatkan jaminan status kesehatan tertinggi.
"Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum memprioritaskan kesehatan masyarakat ketimbang aspek lain seperti ekonomi, padahal dalam situasi yang ditetapkan pemerintah sebagai kedaruratan kesehatan, tidak mungkin menomorduakan aspek kesehatan," ujar Charlie.
Baca juga: 10,4 Juta Orang di DKI Sudah Terima Dosis Pertama Vaksin Covid-19
HELMILIA PUTRI ADELITA
