TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menganggap program rumah DP nol rupiah tak bermanfaat mengingat adanya praktik sewa unit menjadi indekos beberapa waktu lalu. Karena itu, dia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI Jakarta menghapus program tersebut.
"Jangan buang-buang uang rakyat. Kalau DP nol rupiah tidak ada hasilnya, sudah dicoret saja," kata August saat rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juli 2023, dilansir dari ANTARA.
August menilai, program yang diinisiasi mantan Gubernur DKI Anies Baswedan itu tidak menjawab masalah masyarakat yang ingin memiliki hunian layak. Program ini, lanjut dia, justru dimanfaatkan warga dengan cara menyewakan unit.
Praktik sewa ini terbongkar setelah beredar video di akun Instagram @nafishalydia. Isi video tersebut merekomendasikan hunian bagi masyarakat yang sedang mencari indekos. Tarif sewanya mencapai Rp 1 juta per bulan tanpa biaya iuran pengelolaan lingkungan (IPL).
"Kalian yang lagi cari kosan yang nyaman dan harganya murah, sini aku kasih tau rekomendasi kos murah di Jakarta Timur," demikian suara perempuan yang terdengar di video tersebut.
Pemilik akun telah menghapus unggahan ini. Dinas PRKP DKI juga sudah menelusuri penyewaan tersebut dan pemilik unit mengakui perbuatannya. Unit yang dipasarkan berlokasi di Menara Samawa, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Pemilik yang menyewakan huniannya diketahui sedang kesulitan ekonomi dan tak mampu membayar cicilan rumah DP nol rupiah. Karena itulah, pemilik menyewakan unitnya.
Menurut August, lebih baik Pemprov DKI mengubah rumah DP nol rupiah menjadi rumah susun sederhana sewa atau rusunawa. Lagipula, lanjut dia, rumah tanpa uang muka itu juga sudah berbentuk rusun.
"DP nol rupiah kalau memang sudah berbentuk rusun ya jadikan rusunawa saja karena masih banyak warga yang secara ekonomi sulit kalau dipaksakan untuk ikut program DP nol rupiah," ucap politikus PSI ini.
Pilihan Editor: Akar Masalah Kecurangan PPDB Zonasi Kota Bogor, DPRD Singgung Soal Jumlah Sekolah
