Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tinggal Dekat Istana dan Balai Kota, 4 Ribu Keluarga di Johar Baru Belum Punya MCK

Reporter

image-gnews
Potret pemukiman warga di kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan memang masih ada kawasan kumuh sehingga Jakarta disebut sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Ia mencontohkan kawasan kumuh Tanah Tinggi di Johar Baru, Jakarta Pusat. TEMPO/Subekti
Potret pemukiman warga di kawasan Manggarai, Jakarta, Rabu, 25 Agustus 2021. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan memang masih ada kawasan kumuh sehingga Jakarta disebut sebagai kota dengan tata kota terburuk di dunia. Ia mencontohkan kawasan kumuh Tanah Tinggi di Johar Baru, Jakarta Pusat. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Karyatin Subiantoro, menyebut ada 4 ribu lebih kepala keluarga di Kecamatan Johar Baru yang tak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

"Di Kecamatan Johar Baru misalnya masih ada 4.792 kepala keluarga (KK) yang belum memiliki MCK," kata Karyatin, Rabu, 14 September 2023.

Johar Baru merupakan salah satu kecamatan di Jakarta Pusat. Jarak dari sana menuju Balai Kota DKI atau Istana Merdeka lebih kurang 5,6 kilometer

Temuan ini, kata Karyatin, ia peroleh dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan. Warga di permukiman padat penduduk yang tak memiliki MCK masih buang air besar di badan air

Ia pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kualitas sanitasi di permukiman padat penduduk.

Dengan peningkatan kualitas sanitasi, ucap Karyatin, dapat menurunkan angka stunting sekaligus bisa memenuhi sasaran pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/ SDGs).

Menanggapi temuan Karyatin, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan kesiapannya membangun toilet komunal bagi warga di Johar Baru.

"Soal kamar mandi komunal, segera kami buatkan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Kamis.

Heru mengatakan pengerjaan dan target penyelesaiannya akan dijelaskan ke depan, yang jelas secepatnya segera direalisasikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

770 Ribu Warga Jakarta Buang Air Besar Sembarangan, DKI Revitalisasi Fasilitas MCK

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggandeng lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) sesuai standar sebagai upaya menghilangkan perilaku buang air besar atau BAB sembarangan di masyarakat.

"Kami selalu bekerja sama lintas OPD tentang pemenuhan MCK yang baik dan sesuai standar," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 November 2022.

Pemenuhan fasilitas MCK itu mencermati masih ada warga Jakarta yang melakukan aktivitas buang air besar sembarangan.

Meski begitu, Widyastuti masih akan melakukan pengecekan kembali terkait data jumlah warga yang berak sembarangan.

Alasannya, lanjut dia, membuang popok bayi secara sembarangan termasuk aktivitas BAB sembarangan. "Yang namanya defikasi, buang air besar sembarang itu kan seperti saat ini kami tahu kebiasaan membuang pampers, itu, kan, termasuk bagian BAB sembarangan," tuturnya.

Pilihan Editor: Kasus Pengendara Motor Lawan Arah vs Truk di Lenteng Agung Berakhir Damai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

3 jam lalu

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat ditemui usai pertemuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPP PKB di Jalan Raden Saleh Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

Aboe Bakar mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.


Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

6 jam lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Depok Masuk Penjaringan Bakal Calon Gubernur Jabar, Ini Penjelasan PKS

Nama Mohammad Idris sedang dibahas di DPW PKS Jawa Barat untuk diajukan ke DPP PKS.


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

6 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah (kiri) saat Rapat Pleno penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Alasan Partai Gelora Minta PKS Timbang Ulang Rencana Gabung ke Kubu Prabowo

Partai Gelora meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

7 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

8 jam lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Silang Pendapat Politikus PKS soal Peluang Gabung ke Kubu Prabowo-Gibran

Soal PKS berada di luar atau dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan respons berbeda dari internal PKS.


Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

8 jam lalu

Bakal calon presiden Prabowo Subianto (kelima kiri) dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka (kelima kiri) bergandengan tangan dengan sejumlah ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat deklarasi sebagai capres dan cawapres sebelum melakukan pendaftaran menuju Gedung KPU di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wpa/tom.
Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?


Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

9 jam lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Respons Penolakan Partai Gelora, Mardani Ali Sera Ingin PKS Tetap Jadi Oposisi

Mardani Ali Sera menyarankan PKS berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.


Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

10 jam lalu

Pengamat Sarankan PKS Tak Gabung ke Kubu Prabowo

Pengamat sarankan PKS tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.


Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

11 jam lalu

Deklarasi dari Partai Gelora yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Tolak PKS Gabung ke Prabowo-Gibran, Berikut Rekam Jejak Partai Gelora

Partai Gelora menolak PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut alasan dan profil partai yang didirikan oleh eks petinggi PKS itu.