TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta akhirnya diperpanjang. Pada Senin 16 Oktober 2023, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Heru Budi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta.
Dengan perpanjangan ini, kata Heru, dirinya akan mempimpin Jakarta setahun lagi. "Ya, nanti di Balai Kota kita obrolkan. Biasanya kan setahun, setahun," ujar Heru Budi, Senin, 16 Oktober 2023.
Dalam penyerahan SK perpanjangan masa tugas itu, kata Heru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berpesan agar dirinya bekerja dengan baik.
Selama mengemban jabatan sebagai Pj Gubernur DKI, kinerja Heru telah dievaluasi oleh Kemendagri sebanyak dua kali. Kemendagri pun memberi sejumlah saran, salah satunya soal penanganan banjir Jakarta.
Profil Heru Budi
Heru Budi Hartono adalah birokrat Indonesia yang lahir di Medan, 13 Desember 1965. Heru Budi bukanlah sosok baru di dunia birokrasi. Ia memiliki pengalaman di birokrasi selama 24 tahun.
Heru Budi pernah menempati posisi strategis di birokrasi mulai menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara, hingga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden Indonesia. Sosoknya mulai menjadi sorotan setelah ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya sejak 17 Oktober 2022.
Sekitar tahun 1971 hingga 1977, Heru Budi menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 8 Jakarta Pusat dan tiga tahun menjadi siswa SD di Pakistan. Selanjutnya, pada tahun 1981 ia berhasil merampungkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP PSKD I Jakarta Pusat.
Pada 1981 hingga 1984, Heru melanjutkan bangku pendidikan sekolah menengah atas (SMA) di SLTA Kerajaan Belanda (Den Haag). Setelah lulus, Heru melanjutkan menempuh gelar Sarjana di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan lulus pada 1990.Kemudian, ia melanjutkan studinya dengan mengambil S2 di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan berhasil meraih gelar magister di tahun 1998.
Karir Heru Budi
Puluhan tahun menjadi birokrat, karir Heru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) terbilang moncer. Ia mengawali kariernya sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993. Dua tahun berikutnya, Heru menjadi Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara.
Pada 1999, Heru ditunjuk menjadi Kepala Sub-Bagian Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara. Selanjutnya pada 2002, dia dipindahkan menjadi Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Kota Jakarta Utara. Kariernya di Jakarta Utara berlanjut hingga 2008.
Karier Heru mulai melejit pada 2012, ketika Gubernur DKI Jakarta yang saat itu dijabat Joko Widodo, mempromosikannya sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri. Saat itu, Heru banyak mengurusi keperluan Jokowi blusukan.
Pada 2013, Heru pindah ke Balai Kota. Dia ditunjuk menjadi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi DKI Jakarta. Setahun berikutnya atau tepatnya pada 2014, ia dilantik Gubernur DKI Joko Widodo menjadi Wali Kota Jakarta Utara.
Tak sampai setahun, saat kursi gubernur beralih ke Ahok, ia ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Posisi itu terbilang vital karena ia bertanggung jawab memandu penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta, yang tahun ini jumlahnya mencapai Rp 66,3 triliun.
Pada 2017, Heru ditunjuk menjadi Kepala Sekretariat Presiden RI. Heru Budi Hartono juga sempat digandeng Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Saat itu, keduanya berencana maju lewat jalur independen. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, Ahok memutuskan maju bersama Djarot Syaiful Hidayat dengan dukungan partai politik
Prestasi Heru Budi
Berdasarkan hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) yang dirilis 31 Mei 2023 di Jakarta, selama enam bulan menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, banyak masyarakat yang puas dengan kinerja Heru Budi. Sebanyak 70,7 persen masyarakat Jakarta mengatakan bahwa Heru memberikan kesan baik dalam memimpin DKI Jakarta.
"Sebanyak 60,0 persen masyarakat mengaku puas gabungan sangat puas 3,8 persen dan cukup puas 57,0 persen terkait kepemimpinan Heru Budi Hartono selama 6 bulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an dalam siaran persnya, Kamis, 1 Juni 23 dilansir dari Antara.
Ali mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat luas dengan kinerja Heru. Salah satu kinerja yang diapresiasi masyarakat adalah soal penanganan banjir. Kendati demikian masih ada masalah utama DKI yang belum terselesaikan di era kepemimpinan Heru.
Berdasarkan survei tersebut, tiga masalah itu, yakni kemacetan, harga pangan tinggi dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. "Tiga besarnya adalah masalah macet 26 persen, harga kebutuhan pokok mahal 23,0 persen dan susah mencari lapangan kerja 16,3 persen," katanya.
RIZKI DEWI AYU | | SAVERO ARISTIA WIENANTO | MUTIA YUANTISYA | INDRI MAULIDAR | LARISSA HUDA I | RACHEL FARAHDIBA R | ANTARA
Pilihan Editor: Dishub DKI Bantah Hapus Jalur Sepeda, Hanya Cabut Stick Cone
