TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tak pernah melarang jalur sepeda ditambah. Dia berujar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menambah jalur sepeda jika diperlukan.
“Ya ditambah kalau warga minta, di lingkungan mana ya kami tambah. Emang ada yang larang?” kata Heru saat ditemui di kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Rabu, 8 November 2023.
Sebelumnya, Pemprov DKI saat dipimpin mantan Gubernur Anies Baswedan gencar membangun jalur sepeda. Namun, program tersebut tak berlanjut di masa pemerintahan Heru saat ini. Usulan anggaran pembangunan jalur sepeda dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2023 dicoret.
Heru menyampaikan Dinas Perhubungan DKI perlu melakukan kajian terlebih dulu sebelum akhirnya diputuskan penambahan jalur sepeda. Kajian tersebut untuk mencari tahu tingkat kebutuhan dan lokasi yang tepat sasaran.
Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut Dishub DKI yang lebih mengetahui seberapa besar jalur sepeda di Ibu Kota dibutuhkan masyarakat. Dishub DKI juga yang mengevaluasi penggunaan jalur sepeda selama ini.
“Iya dong kan perlu dievaluasi, sebenarnya boleh dibangun,” ujar Heru.
Sebelumnya, komunitas Bike to Work atau B2W mencabut status Kota Ramah Sepeda untuk DKI Jakarta. Ketua Umum B2W Fahmi Saimima mengatakan Pemprov DKI tidak konsisten menjaga predikat tersebut.
Fahmi menduga Heru telah melakukan malpraktik tata kelola kota yang berkaitan dengan jalur sepeda. Karena itulah, B2W akan menggugat Heru Budi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Pilihan Editor: Kuliah Kebangsaan BEM UI: Putusan MK untuk Gibran, Bukan untuk Anak Muda
