TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya mulai memetakan titik kerawanan pelanggaran Pemilu 2024. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Badya Wijaya mengatakan, pemetaan dilakukan oleh Direktorat Intelijen dan Keamanan.
Pemetaan itu disampaikan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Polda Metro Jaya. Tetapi Badya tidak merinci wilayah mana saja yang dianggap rawan karena hal itu tugas bagian intelijen.
"Oleh wakil direktur intel dijelaskan beberapa lokasi yang rawan konflik, rawan tawuran, rawan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," tutur Badya di Polda Metro Jaya, Senin, 13 November 2023.
Badya mengatakan untuk mencegah pelanggaran Pemilu 2024 butuh melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mereka pun berasal dari berbagai latar belakang, lintas etnis dan agama.
Salah satu antisipasi yang dilakukan polisi adalah penyebaran hoaks. "Tentu itu yang kita antisipasi masalah hoaks, medsos, ini kita bahas masyarakat supaya hati-hati, saring dulu sebelum sharing," kata Badya.
Dalam acara Forkopimda hari ini, berbagai ormas (organisasi massa), tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga diundang. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Heru menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi dengan berbagai tokoh. Dia ingin para tokoh itu bisa menyejukkan dan memberi rasa aman kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.
Setelah pertemuan tersebut, Heru Budi mengatakan tidak ada kesepakatan apapun yang dibuat. "Enggak ada cuma kita bersama-sama untuk menyukseskan Pemilu di wilayah DKI Jakarta," ujar Heru.
Pilihan Editor: Pertemuan Forkopimda di Polda Metro Bahas Pemilu 2024, Heru Budi: Tidak Ada Kesepakatan
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
