TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Reuni 212 tahun ini tidak mengundang capres-cawapres, namun mengajak berbagai tokoh nasional dan organisasi massa (ormas) Islam untuk doa bersama bagi rakyat Palestina.
Steering Committee Reuni 212 Slamet Maarif mengatakan undangan diberikan juga kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bicara di panggung nanti.
“Kita juga akan mengundang Pj Gubernur DKI Jakarta selaku sohibul wilayah untuk bisa hadir dan memberikan sambutan, juga akan mengundang untuk bisa hadir Kapolda Metro Jaya,” tutur Slamet saat konferensi pers di Masjid Al Ittihaad Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.
Dia menyampaikan bahwa Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar turut diundang untuk membacakan doa. Begitu juga undangan terhadap para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta tokoh ormas Islam lainnya.
Reuni 212 pada 2 Desember 2023 berjudul 'Munajat Kubro: Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina'. Acara akan terpusat di Monumen Nasional (Monas) mulai pukul 03.00 hingga 09.00.
“Secara umum, panitia mengundang umat Islam keseluruhan dari mulai rakyat sampai pejabat, kopral sampai jenderal, pengamen sampai presiden untuk bersama-sama mengetuk pintu langit,” kata Slamet Maarif.
Tokoh Front Persaudaraan Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab juga turut diundang. Namun kehadirannya tidak bisa dipastikan lantaran sedang mengurus istrinya yang sakit.
Panitia tidak mengundang capres-cawapres sebagai peserta Pemilu 2024 lantaran tidak ingin ada agenda politik. Acara tersebut hanya akan diisi doa bersama untuk perjuangan rakyat Palestina yang sedang melawan Israel.
“Kita panitia sepakat tak undang capres-cawapres mana pun agar kita tak terbawa arus perpolitikan dan fokus pada munajat kubro,” ujar Slamet Maarif.
Dia memastikan Reuni 212 tahun ini sudah mengantongi izin untuk diadakan di Monas, mulai dari Kementerian Sekretariat Negara, pengelola Monas, Polda Metro Jaya, hingga Mabes Polri. Kemarin pagi, kata Slamet, panitia sudah rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya.
Pilihan Editor: KSPI Sebut Mogok Nasional Awalan Diikuti 50 Ribu Buruh di Jakarta
