TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan kotanya adalah rumah bagi semua kalangan masyarakat. Ia menabalkan Depok sebagai kota yang menaungi keragaman budaya dan keyakinan warganya.
"Melalui Natal dan Tahun Baru 2024, marilah kita jadikan bukan hanya sebagai sebuah perayaan seremonial, tetapi sebagai simbol toleransi dan harmoni,” kata Mohammad Idris di Depok, Selasa, 26 Desember 2023.
Idris menyebut toleransi bukan hanya sekadar kata, tetapi sudah menjadi tindakan nyata di masyarakat Depok.
"Kami menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan kami. Depok yang kami banggakan adalah mozaik budaya, keyakinan dan latar belakang yang berbeda, namun kami bersatu dalam harmoni dan saling menghormati," katanya.
Idris yakin dengan semangat toleransi dan harmoni, Kota Depok akan terus berkembang menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan lebih sejahtera, menuju Kota Berperadaban.
"Karenanya, menjadi harapan dan komitmen kita, untuk saling menghargai dan berkolaborasi demi Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera," ujarnya.
Idris mengucapkan selamat berbahagia bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan Natal dan salam keceriaan meniti jalan kesuksesan dan kedamaian tahun 2024.
"Berbuat santun kepada puan dan tuan adalah mental perwira laksamana. Kita perkuat persatuan dan kesatuan agar Natal dan tahun baru jadi bermakna," ujar Idris.
SETARA Institut: Depok Kota dengan Tingkat Toleransi Terendah
Kota Depok masuk dalam salah satu kota dengan skor toleransi terendah berdasarkan penilaian Indeks Kota Toleran atau IKT 2022. Direktur Eksekutif Setara Institure, Ismail Hasan menilai salah satu evaluasinya adalah Wali Kota Depok yaitu belum promotif terhadap toleransi.
"Karena problem utama di Depok di pemimpin. Kepemimpinan yang kurang kondusif terhadap toleransi atau kurang promotif terhadap toleransi," ujar Ismail, 6 April 2023.
Ia juga menjelaskan salah satu variabel signifikan penyebab turunnya Depok sebagai kota toleran adalah diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah yang kerap terjadi.
Sementara itu, Idris meminta riset tersebut dilihat lebih dalam terhadap metodelogi pendekatan survei tersebut seperti apa. "Jangan ada kasus-kasus tertentu menjadikan sebagai bahan mengatakan ini intoleran," ujarnya 14 April 2023 dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
Ia menyebut Pemkot Depok memiliki program Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani dari seluruh agama, yaitu Islam, Katholik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu.
Selain itu, penilaian Depok sebagai kota intoleran di dalam survei juga karena pernah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) dan disangka ingin menjadikan Depok sebagai negara Islam.
Menuru Idris, Raperda PKR sudah dibahas dengan DPRD dan tidak membahas mengenai kewajiban memakai atribut agama seperti jilbab. "Sebab yang diatur, bagaimana pemerintah kota bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagaman,” tuturnya.
MUHAMMAD FARREL FAUZAN
Pilihan Editor: Top Metro: Pemakai Kaus Capres di CFD Ditegur, 18 Orang Ditangkap Jelang Natal, Anies soal LGBT
