Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemred Tempo Apresiasi Menteri Bahlil Mengadu ke Dewan Pers soal Investigasi Keterlibatan Main Izin Tambang

image-gnews
Setri Yasra. Facebook
Setri Yasra. Facebook
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Setri Yasra mengapresiasi langkah pengaduan majalah Tempo ke Dewan Pers oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut dia, sudah semestinya sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers.

Dia menjelaskan, Tempo belum mendapat tembusan resmi dari Dewan Pers soal pengaduan itu. "Apa yang dipersoalkan, dan argumentasi yang membantah liputan itu," kata Setri, melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Maret 2024.

Pemimpin Redaksi Tempo itu menjelaskan, karya jurnalistik yang diterbitkan Tempo, selalu melalui proses kerja yang proper dan mematuhi kaidah jurnalistik. Produk investigasi itu sudah melalui proses kerja verifikasi berlapis.

"Seluruh sumber yang disebut dalam tulisan, mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Ini penting untuk memenuhi asas keberimbangan. Terkadang banyak narasumber tidak (menjawab) kesempatan yang diberikan Tempo," ujar Setri.

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan belum memanggil awak redaksi Tempo perihal laporan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil melaporkan hasil investigasi majalah Tempo yang mengungkap keterlibatannya main izin tambang.

"Dewan Pers masih analisa konten. Setelah analisa konten baru kami jadwalkan proses mediasi," kata Yadi, saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Selasa, 5 Maret 2024.

Yadi mengatakan, laporan Menteri Bahlil terhadap majalah Tempo itu dilayangkan oleh staf khusus Menteri Investasi Tina Talisa. "Kemarin dilaporkan," ujar Yadi, yang menyatakan laporan tersebut diajukan secara online pada pada Ahad malam, 4 Maret 2024.

Bukan saja majalah Tempo diadukan oleh Bahlil. Menteri ini juga melayangkan laporan perihal tentang isi siaran podcast Bocor Alus bertajuk "Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia" pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Siaran Bocor Alus itu membahas temuan fakta dari hasil investigasi majalah Tempo. Program ini disiarkan di YouTube. Perihal analisis konten, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, itu menyatakan bahwa pemanggilan dua pihak setelah Dewan Pers memeriksa tulisan di majalah Tempo dan informasi yang dibocorkan dalam Bocor Alus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yadi belum mengetahui dugaan pelanggaran yang dijadikan bahan Menteri Bahlil untuk melaporkan kedua produk jurnalistik Tempo itu. "Saya belum lihat detail, setelah analisa konten dilihat baru ketahuan," tutur Yadi. "Nanti ditahap mediasi baru kami sampaikan."

Menurut dia, Dewan Pers akan memanggil pihak majalah Tempo bersama Menteri Bahlil atau staf khususnya pada Senin, pekan mendatang. "Ini padat banget, mungkin (pemanggilan dua pihak) minggu depan, ya," ujar dia.

Investigasi majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2024 menyebutkan, Bahlil mencabut izin usaha pertambangan dan perkebunan yang tak produktif. Alasannya untuk memperlancar investasi. Rencana pencabutan itu dimulai pada Mei 2021 dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi.

Namun pencabutan izin usaha itu membuat banyak pengusaha tambang resah. Sejak Oktober 2023, Tempo menemui lebih dari 10 pengusaha tambang nikel secara terpisah. Menolak disebutkan namanya dengan alasan menjaga keberlangsungan bisnis, para pengusaha itu menceritakan pengalaman masing-masing.

Para pengusaha bercerita orang di sekeliling Bahlil meminta upeti untuk menghidupkan kembali izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dicabut. Besarannya Rp 5-Rp 25 miliar. Informasi ini dibenarkan tiga kolega Bahlil. Namun, mereka enggan menyebutkan nama orang kepercayaan Bahlil yang meminta duit tersebut.

Selain meminta imbalan menghidupkan kembali IUP, orang-orang di sekitar Bahlil juga meminta saham perusahaan yang izinnya dibatalkan. Besarannya 30 persen. Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi Rilke Jeffri Huwae mengaku mendapat informasi serupa dari sejumlah pengusaha. "Pernah ada pengusaha datang ke saya dan mengeluh soal permintaan fee," ujarnya. Bahlil menolak menjawab pertanyaan Tempo.

Pilihan Editor: 5 Jurnalis Tempo Pengisi Podcast Bocor Alus Terima Oktovianus Pogau Award

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa 6 pihak swasta terkait dugaan TPPU eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). Salah satunya Setyo Mardanus.


Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

1 hari lalu

Petugas mengoperasikan
Presiden Jokowi Teken Perpres Pengalihan IUP Tambang untuk Ormas, Baru PBNU yang Siap

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 76 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 70 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi


Jokowi Teken Aturan Baru, Muluskan Bahlil Bagi Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Aturan Baru, Muluskan Bahlil Bagi Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Jokowi meneken surat Perpres Nomor 76 Tahun 2024. Mengatur kewenangan Menteri Investasi membagikan izin tambang ke ormas keagamaan.


Antam Sebut Simbara Bisa Perbaiki Tata Kelola Tambang

1 hari lalu

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Nico Kanter (kiri). Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Antam Sebut Simbara Bisa Perbaiki Tata Kelola Tambang

Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Nico Kanter, mengatakan Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara bisa perbaiki tata kelola tambang.


Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

5 hari lalu

Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi berjabat tangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Saat ini Yuliot Tanjung menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM. TEMPO/Subekti
Segini Harta Kekayaan Yuliot Tanjung, Bekas Deputi BKPM yang Kini Naik Jabatan jadi Wamen Investasi

Berapa harta kekayaan Eks Deputi BKPM Yuliot Tanjung yang kini jadi wakil menteri Investasi? Simak informasi lengkapnya berikut ini.


Thomas Djiwandono Pernah jadi Wartawan Magang, Kini Bakal Dampingi Sri Mulyani?

6 hari lalu

Thomas Djiwandono. ANTARA
Thomas Djiwandono Pernah jadi Wartawan Magang, Kini Bakal Dampingi Sri Mulyani?

Thomas Djiwandono permah menjadi wartawan magang. Simak profilnya berikut ini.


Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

8 hari lalu

Anoa terekam memasuki kawasan tambang di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara)
Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

BKSDA Sulawesi Tenggara sedang berupaya melakukan delineasi habitat khusus buat anoa tersebut.


Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

Presiden Jokowi menyebut kepastian soal komitmen investasi perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, termasuk dalam rencana anjangsana ke Uni Emirat Arab.


Beredar Video Dialog Donald Trump dengan Secret Service Usai Penembakan, Ini Profil Paspampres AS

8 hari lalu

Penampakan wajah kandidat presiden dari Partai Republik dan mantan Presiden AS Donald Trump yang berdarah saat dibantu oleh personel Dinas Rahasia AS setelah dia ditembak di telinga kanannya saat kampanye di Butler Farm Show di Butler, Pennsylvania, AS, 13 Juli 2024. Penembakan itu terjadi kurang dari empat bulan sebelum pemilu presiden Amerika Serikat pada 5 November 2024. REUTERS/Brendan McDermi
Beredar Video Dialog Donald Trump dengan Secret Service Usai Penembakan, Ini Profil Paspampres AS

Profil satuan Secret Service yang bertugas melindungi Donald Trump. Beredar video dialog Trump dengan Secret Service sesaat usai penembakan.


Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

10 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

Kemendikbudristek telah turun untuk investigasi dugaan rekayasa persyaratan menjadi guru besar oleh sebelas dosen ULM.