Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Korupsi Rumah Dinas DPR, Begini Suasana di Kompleks Kalibata

image-gnews
Penampakan rumah dinas DPR RI Kalibata dari balik pagar tembok pada Ahad, 10 Maret 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Penampakan rumah dinas DPR RI Kalibata dari balik pagar tembok pada Ahad, 10 Maret 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi sorotan publik seusai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan adanya praktik korupsi dalam pengadaan peralatan rumah dinas di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata mengungkapkan adanya mark up harga dalam kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR RI pada tahun anggaran 2020.

"Ada persekongkolan. Katanya mahal, padahal di pasar enggak sebesar itu," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.

Sebagai keperluan penyelidikan, KPK telah mengajukan pencekalan terhadap tujuh orang yang diduga terlibat dalam perkara ini agar tidak berpergian ke luar negeri.

Berdasarkan informasi yang didapat TEMPO dari salah satu pejabat KPK, ada tujuh tersangka dugaan korupsi pengadaan peralatan rumah dinas di Setjen DPR, yaitu Indra Iskandar (Sekjen DPR); Hiphi Hidupati (Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI); Tanti Nugroho (Dirut PT Daya Indah Dinamika); Juanda Hasurungan Sidabutar (Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada); Kibun Roni (Direktur Operasional PT Avantgarde Production); Andrias Catur Prasetya (Project Manager PT Integra Indocabinet); serta Edwin Budiman (Swasta).

Ada Sekitar 400 Unit Rumah di Perumahan Dinas DPR Kalibata

Untuk mengetahui kondisi rumah dinas DPR, TEMPO mengunjungi fasilitas hunian para anggota dewan yang berlokasi di Perumahan DPR RI Kalibata, Jl. DPR Raya No.12, RT.12/RW.5, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan pengamatan di lokasi, di dalam komplek perumahan terdapat satu mesjid dengan warna chat hijau. Letak mesjid tepat berada di area depan setelah gerbang masuk perumahan yang jaraknya kurang lebih 900 meter dari Stasiun KRL Duren Kalibata.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perumahan DPR RI Kalibata ini ada dua gerbang yang bisa diakses dan dijaga oleh petugas keamanan.

Di dalam komplek perumahan terlihat ada lapangan basket dan lapangan bola yang letaknya saling berdampingan.

Menurut petugas keamanan yang ada di lokasi, ada sekitar 400 unit rumah yang terbagi dalam enam blok dan hampir seluruhnya dihuni oleh para anggota dewan.

Selain itu, belum ada anggota dari KPK yang mendatangi perumahan tersebut pasca-diumumkannya dugaan korupsi dalam pengadaan rumah dinas DPR.

Melansir laman LPSE DPR, terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR pada tahun anggaran 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.

Pengadaan yang dimaksud, yaitu kelengkapan sarana RJA DPR Ulujami dengan harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 10 miliar; pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp 39,7 miliar; pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp 37,7 miliar; dan pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp 34 miliar.

Pilihan Editor: Ketahuan Chat Oke Cayang, Hasbi Hasan Diduga Belikan Tas Hermes hingga Rumah untuk Windy Idol

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

2 jam lalu

Juru Bicara (Jubir) Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Cegah Empat Orang ke Luar Negeri di Kasus Korupsi Pemkot Semarang

Pada Rabu pagi, petugas KPK menggeledah Kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

6 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa 2 Saksi Kasus Pengadaan Lahan Program DP Nol Rupiah di Rorotan

Dalam kasus pengadaan lahan untuk program DP Nol Rupiah ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka.


Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

8 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda Hingga Pekan Depan

Awalnya anggota pansus haji sudah mendapatkan undangan rapat perdana dengan agenda pemilihan pimpinan pansus.


Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

9 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Rapat Pansus Haji Ditunda, Wisnu Wijaya: Mungkin Karena Pimpinan DPR Belum Bisa Hadir

Rapat perdana panitia khusus atau Pansus Haji DPR hari ini ditunda karena kemungkinan pimpinan Dewan tak bisa hadir.


Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

1 hari lalu

Lima warga Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog
Pertemuan 5 Warga NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog, Kritik Tajam dari Berbagai Penjuru

Sejumlah pihak mengecam berlangsungnya pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog.


Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

Bamsoet merespons Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres, yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung


Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

1 hari lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem juga putri Syahrul Yasin Limpo, Indira Chunda Thita Syahrul, dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan lima orang saksi, Indira Chunda Thita Syahrul, GM Radio Prambors, Dhirgaraya S. Santo dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, Pemilik PT. Maktour Indonesia, Fuad Hasan Masyhur dan Pemilik Suite Travel, Harly Lafian. TEMPO/Imam Sukamto
Anak Syahrul Yasin Limpo Minta Maaf Atas Kelakuan Ayahandanya yang Terbukti Korupsi

KPK memanggil anak dan cucu Syahrul Yasin Limpo alias SYL untuk diperiksa sebagai saksi perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus
Alasan Anggota DPR Sebut Tak Ada Aturan Komisioner KPU Harus Diganti karena Kasus Hasyim Asy'ari

Guspardi Gaus menuturkan Komisi II DPR tetap akan mengawasi anggota KPU.