Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sederet Alasan DPR Enggan Pindah ke IKN: Aspirasi Rakyat Lebih Efektif Ketimbang ke Kalimantan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Arsitektur Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Isu anggota DPR emoh pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN mencuat beberapa waktu terakhir ini. Kabar berembus setelah seorang anggota Badan Legislatif atau Baleg DPR mengusulkan agar Jakarta menjadi ibu kota legislatif. Dengan demikian, maka para legislator tetap berkantor di Senayan, Jakarta.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek awalnyamengusulkan agar RUU DKJ mengatur pusat aktivitas parlemen tetap berada di Jakarta meski ibu kota pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski begitu, Awiek mengatakan aktivitas parlemen tetap ada di IKN dalam usulan tersebut. Namun, kata dia, pusat kegiatan legislatif tetap berada di DKJ.

“Tidak membiarkan pemerintah (sendiri) di situ (IKN), jadi aktivitas keparlemenan ada juga di situ, tapi fokusnya, pusatnya di sini (Jakarta),” kata Awiek.

Awiek mengusulkan ada pembagian tugas antara IKN Nusantara dan DKJ. Menurut dia, IKN bisa menjadi ibu kota eksekutif, sementara DKJ menjadi ibu kota legislatif.

Hal tersebut, kata Awiek, mirip Afrika Selatan yang memiliki banyak ibu kota, yaitu Pretoria untuk pemerintahan eksekutif, Bloemfointen untuk yudikatif dan Cape Town untuk legislatif.

Usulan Awiek tersebut kemudian ditolak perwakilan pemerintah, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro.

“Tentunya dengan tetap menghormati kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat. Dalam hal ini kami menurut pemerintah jangan biarkan kami saja di sana, kita itu harus bersama dalam konteks negara kesatuan,” kata Suhajar menanggapi usulan Awiek.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Suhajar mengatakan, pemerintah berkeinginan agar semua cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif, untuk pindah ke IKN Nusantara. Dia menyatakan proses itu akan dilakukan secara bertahap.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Hermanto juga sempat menyampaikan usulan yang sama dengan Awiek dalam rapat Baleg DPR pada Jumat, 15 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Menurut dia, RUU DKJ perlu memberikan kekhususan kepada Jakarta, yang salah satunya bisa melalui fungsi sebagai ibu kota legislatif.

Apalagi, kata Hermanto, Jakarta sudah memiliki bangunan parlemen yang lebih bagus dibanding negara-negara lain. “Karena bangunan di DPR disini ini lebih megah, lebih mewah dibandingkan dengan bangunan legislatif di negara yang pernah kita kunjungi gitu,” ucap dia.

Meski begitu, usulan membuat Jakarta sebagai ibu kota legislatif tidak masuk dalam RUU DKJ yang sudah disahkan pada Senin malam, 19 Maret 2024. Dengan demikian, parlemen akan tetap harus pindah ke IKN Nusantara nantinya.

Menurut Hermanto, juga dengan memberikan kekhususan Jakarta tetap menjadi ibukota legislasi, maka masyarakat akan lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan aspirasi ketimbang harus menyampaikan secara langsung ke IKN. Sebab, penduduk Indonesia saat ini mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“DPD RI ada di sini, DPR ada di sini, kawasannya juga sangat luas, sangat nyaman kita untuk rapat, dan masyarakat pun juga sangat enjoy kalau dia menyampaikan aspirasi ke sini. Ya bandingkan, misalnya, dia menyampaikan aspirasi ke IKN di Kalimantan berapa biaya yang harus dikeluarkan?” kata dia.

DIMAS KUSWANTORO | SULTAN ABDURRAHMAN | ANDIKA DWI | RIDIAN EKA PUTRA
Pilihan editor: Nasib Warga di IKN\ Kena Praktik Ala Kolonial Hingga Terancam Digusur

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Sebut Bakal Gelar Doa di IKN dan Jakarta untuk HUT RI ke-79

1 jam lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Bakal Gelar Doa di IKN dan Jakarta untuk HUT RI ke-79

Pemerintah merencakanan zikir kebangsaan akan digelar pada 1 Agustus 2024.


Satgas: IKN Siap Sambut Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Satgas: IKN Siap Sambut Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan IKN siap menjadi lokasi upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79.


Jokowi Berkantor di IKN 28 Juli, Bakal Ada Sidang Kabinet

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Berkantor di IKN 28 Juli, Bakal Ada Sidang Kabinet

Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian Perumahan Rakyat terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN.


Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

11 jam lalu

Prajurit TNI dari tiga matra mengikuti Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Tentara Nasional Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Oktober 2019. Tempo/Imam Sukamto
Penyusunan DIM RUU TNI: Tak Ada Usulan Penghapusan Larangan Berbisnis Prajurit

Dalam penyusunan DIM RUU TNI, tidak ada usulan perubahan pasal 39 huruf C UU TNI. Beleid itu menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk berbisnis.


Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

11 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Kemenkopolhukam Susun Daftar Inventarisasi Masalah RUU TNI, Ini Pasal-pasal yang Berubah

Dalam rapat penyusunan DIM RUU TNI terdapat dua pasal yang dibahas.


Basuki Hadimuljono Sebut Air Bersih Mulai Mengalir di IKN: Akhir Juli, SPAM Sepaku Beroperasi Penuh

20 jam lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Basuki Hadimuljono Sebut Air Bersih Mulai Mengalir di IKN: Akhir Juli, SPAM Sepaku Beroperasi Penuh

Akhir Juli 2024, SPAM Sepaku diharapkan dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN.


Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

1 hari lalu

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Dok/Andri
Mulyanto Beri Syarat Dukung Peluncuran BBM Jenis Baru

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik rencana Pemerintah yang akan meluncurkan BBM jenis baru yang rendah sulfur pada bulan Agustus 2024 mendatang.


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

1 hari lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.


Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

1 hari lalu

Salah satu produk roti Aoka. (Dok. ptindonesiabakeryfamily.com)
Roti Aoka dan Okko Diduga Mengandung Pengawet Kosmetik, DPR Minta BPOM Beri Penjelasan Publik

Anggota DPR Edy Wuryanto mendesak BPOM segera memberi penjelasan publik terkait dugaan penggunaan pengawet kosmetik di roti Okko dan Aoka.


Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

1 hari lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.