Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Eks Danjen Kopassus Soenarko hingga Din Syamsuddin Hadiri Demo di MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres

image-gnews
Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi.  TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dan eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Soenarko turut hadir dalam unjuk rasa jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Pilpres 2024.

Din Syamsuddin menjelaskan unjuk rasa siang hari ini, Jumat, 19 April 2024 diikuti sejumlah elemen masyarakat seperti Front Penegak Daulat Rakyat (FPDR), Forum Bersatu Relawan 01 (Forbes), Tri Pilar—yang terdiri dari tiga organisasi—FPI, Persatuan Alumni 212, GMPR, dan ada empat organisasi dari Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR). 

Tuntutan yang akan disampaikan pada demonstrasi hari ini, ucap Din Syamsuddin, mendesak hakim Mahkamah Konstitusi menegakkan kedaulatan rakyat. Ia menuding kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sudah diruntuhkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Maka kami berjuang untuk menegakkan itu,” kata Din Syamsuddin di depan Patung Kuta, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 April 2024. 

Selain itu, ia menyoroti Pilpres 2024 yang merupakan puncak dari gunung es pelanggaran terhadap konstitusi. Ia menuduh Pilpres 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan ketidakadilan. “Merupakan kejahatan konstitusional yang kalau tidak dihentikan,” ujar Din Syamsuddin. 

Sementara itu, eks Danjen Kopassus Soenarko menyampaikan kehadirannya pada hari ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami tidak memihak tim nasional 01 dan 03, rakyat mencintai NKRI ini, mengikuti proses yang sedang berjalan di MK,” kata Soenarko di Patung Kuda, Jumat. 

Ia ingin memberi dukungan moril kepada hakim-hakim MK agar bekerja secara jujur, profesional, serta ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa rakyat tidak mau ditipu oleh penguasa.

“Kita sudah rasakan selama era Jokowi ini begitu banyak kebohongan yang selalu ditutup tutupi,” ucap Soenarko.

Pilihan Editor: Ramai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10 Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tolak Pengembangan Geothermal, Puluhan Warga Demo di Kementerian ESDM

1 jam lalu

Aliansi Nasional Tolak Geothermal melakukan aksi di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Mereka menolak pengembangan proyek geothermal di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tolak Pengembangan Geothermal, Puluhan Warga Demo di Kementerian ESDM

Sejumlah warga dari beberapa wilayah lingkaran proyek geothermal di Indonesia mendatangi Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.


Unjuk Rasa mahasiswa, Seluruh Universitas di Bangladesh Tutup Sementara

2 jam lalu

Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak sistem quota memakan korban jiwa, seluruh universitas diminta tutup sementara demi keamanan pada 16 Juli 2024. Sumber: Reuters
Unjuk Rasa mahasiswa, Seluruh Universitas di Bangladesh Tutup Sementara

Gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak sistem quota memakan korban jiwa, seluruh universitas diminta tutup sementara demi keamanan


Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

Adik Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di UU Pilkada. Gugatan itu diduga untuk menjegal Kaesang maju ke Pilgub.


PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

7 jam lalu

Ketua DPP PSI, Sigit Widodo, usai menghadiri diskusi 'Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep' yang diselenggarakan Relawan Kaesang Menang Depok di Joglo Nusantara, Kecamatan Sawangan, Depok, Ahad, 2 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

PSI menanggapi soal anak Boyamin Saiman yang mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di Pilkada yang diduga untuk jegal Kaesang ke Pilgub.


Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

1 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

Partai Buruh mengajukan judicial review UU Ciptaker ke MK didasari sembilan alasan


UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

2 hari lalu

Koordinator utama tim advokasi konstitusi dan demokrasi, Amis Yanto Ijie dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Agustinus R Kambuaya ajukan uji materiil Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

UU Otonomi Khusus Papua dinilai menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua.


Penjelasan Rektor UPNVJ Soal Surat Edaran yang Larang Mahasiswa Baru Demonstrasi

6 hari lalu

Rektor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode tahun 2022-2026 Dr. Anter Venus, MA, Comm. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Penjelasan Rektor UPNVJ Soal Surat Edaran yang Larang Mahasiswa Baru Demonstrasi

Beredar surat pernyataan dari UPNVJ yang harus ditandatangani oleh mahasiswa baru agar tidak melakukan demontrasi yang menghakimi, merendahkan, dan menghina.


Warga Kembali Berunjuk Rasa untuk Menekan Benjamin Netanyahu Bebaskan Sandera

10 hari lalu

Para pengunjuk rasa berkumpul menentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dekat kediamannya, ketika konflik antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas berlanjut, di Yerusalem, 4 November 2023. REUTERS/Ammar Awad
Warga Kembali Berunjuk Rasa untuk Menekan Benjamin Netanyahu Bebaskan Sandera

Unjuk rasa untuk menekan Pemerintah Israel kembali terjadi pada Minggu, 7 Juli 2024, yang menyuarakan pembebasan sandera


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

11 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

11 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.