Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TNI-Polri Diduga Desak Pasien Kosongkan RSUD Paniai

image-gnews
Aparat gabungan TNI-Polri memantau situasi serangan TPNPB-OPM yang membakar 12 kios dan bangunan sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Rabu, 21 dan 22 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
Aparat gabungan TNI-Polri memantau situasi serangan TPNPB-OPM yang membakar 12 kios dan bangunan sekolah di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Rabu, 21 dan 22 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, Provinsi Papua Tengah, dipaksa mengosongkan ruang rawat. Pemakasaan meninggalkan ruang rawat itu dilakukan oleh aparat TNI-Polri sejak dua hari lalu. Hari ini, Ahad, 26 Mei 2024, keluarga telah membawa pasien keluar dari rumah sakit.

"RSUD Paniai (dipaksa) dikosongkan. Pasien semua dibawa keluar dan rumah sakit dikuasai TNI-Polri," kata Wim Wone Kogoya melalui aplikasi perpesanan pada Ahad, 26 Mei 2024. Menurut dia, dua hari lalu, Jumat, 24 Mei lalu, seluruh pasien dikumpulkan ke satu ruangan. Upaya negosiasi pihak rumah sakit dengan aparat TNI-Polri buntu.

"Masyarakat yang sakit du RSUD Paniai dua hari lalu, ditampung di satu tempat. Lalu masuk anggota TNI-Polri menguasai rumah sakit," ujar Wim. Selanjutnya pada jam 07.23 WIT, seluruh pasien dan keluarganya dikeluarkan.

Dia menjelaskan, saat ini aparat TNI-Polri langsung memerintahkan seluruh keluarga mengangkut pasien untuk dirawat di rumah sakit lain. Pasien dengan penyakit berat diberikan surat rekomendasi dirawat di rumah sakit di Deiyai, Dogiyai, dan Nabire. "Pasien yang sakitnya ringan dirawat di rumah masing-masing," tutur dia.

Kabar yang Wim terima, saat itu aparat TNI-Polri beralasan pengosongan rumah sakit itu diminta oleh atasan mereka di pusat. "Kami ini ikuti perintah langsung dari pusat," tutur Wim, menirukan ucapan TNI-Polri yang dia dengar dari keluarganya Paniai.

Juru bicara Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengutuk tindakan aparat TNI-Polri yang memaksa pasien keluar dari RSUD Paniai di Jalan Raya Madi, Paniai Timur, Paniai. "Itu biadabnya TNI di Papua," kata Sebby melalui aplikasi perpesanan, siang ini.

Dalam sebuah video pendek yang diterima Tempo, terlihat sejumlah pasien masih berbaring di ranjang rawat. Tampak seorang bayi dengan kepala terlilit selang empus. Dia menggeliat di atas ranjang. Di ranjang lain, ada seorang bocah dengan tangan kanan dibalut perban putih dalam posisi terbaring. Juga tampak orang dewasa masih terbaring dengan kelilingi keluarga mereka yang berjaga di dekat ranjang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini adalah pasien emergensi yang tak bisa bergerak, tidak bisa makan, minum dipulangkan," kata seorang pria dalam rekaman video durasi 48 detik. Gambar bergerak itu merekam kondisi pasien dalam ruang rawat.

Sejumlah foto dan video yang diperoleh Tempo, memperlihatkan suasana keluarga dan pasien dikeluarkan dari rumah sakit. Dalam video 6 detik, tampak seorang pria berjalan sambil menggendong seorang bayi. Dia dibantu seorang perawat dengan menenteng tabung oksigen dengan selang terhubung ke tubuh bayi itu. Ketiga orang ini berjalan menuju halaman rumah sakit.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Ignatius Benny Ady Prabowo belum menanggapi kabar perihal desakan TNI-Polri agar pasien mengosongkan RSUD Paniai. Dia hanya membaca pesan yang dikirimkan ke nomor teleponnya. Pesan itu tercentang dua warna biru.

Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2024 Komisaris Besar Faizal Ramadhani enggan mengomentari dugaan pengusiran pasien dari RSUD Paniai tersebut. "Mungkin bisa langsung dengan Kapolres Paniai yang posisinya ada di sana langsung," kata Faizal dalam pesan singkat, Ahad, 26 Mei 2024.

Pilihan Editor: Kapolres Bantah Kabar TNI-Polri Usir Pasien RSUD Paniai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pj Bupati Apresiasi Penilaian DPR RI terhadap RSUD Kabupaten Tangerang

2 hari lalu

Penjabat Bupati Tangerang Andi Ony (ketiga kanan) didampingi Pj Sekda Soma Atmaja dan jajaran RSUD Kabupaten Tangerang, mengapresiasi Komisi IX DPR RI yang menilai RSUD Kabupaten Tangerang sebagai rumah sakit unggulan di Provinsi Banten Jumat, 1 November 2024. Kunjungan kerja spesifik ini bertujuan untuk mengawasi dan memperkuat peran rumah sakit daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Dok. Pemkab Tangerang
Pj Bupati Apresiasi Penilaian DPR RI terhadap RSUD Kabupaten Tangerang

Pj Bupati Tangerang, Andi Ony, menyampaikan apresiasi atas penilaian Komisi IX DPR RI yang mengakui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang sebagai salah satu rumah sakit unggulan di Provinsi Banten.


Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

4 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

4 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

4 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

5 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


Tentara Israel Menggerebek RS Kamal Adwan di Gaza, Tahan Direktur dan 600 Orang Lainnya

9 hari lalu

Petugas mengevakuasi pasien rumah sakit Kamal Adwan menyusul serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Beit Lahia di Jalur Gaza utara, 21 Mei 2024. Rudal pertama menghantam pintu masuk unit gawat darurat dan rudal kedua ketiga menghantam gedung. REUTERS/Osama Abu Rabee
Tentara Israel Menggerebek RS Kamal Adwan di Gaza, Tahan Direktur dan 600 Orang Lainnya

Tentara Israel menahan semua pasien dan staf medis di dalam ruangan RS, tanpa informasi tentang nasib mereka, kata pejabat Gaza


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

9 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

11 hari lalu

Bukaan lahan tebu di Distrik Tanah Miring, Papua Selatan, 4 September 2024. TEMPO/George William Piri
Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua, Disebut Mirip Eksploitasi era Kolonial

Ekonom UPN mengkritik proyek food estate sawah 2 juta hektare yang dirancang di Papua. Dikhawatirkan mengulangi dampak ekstrativisme kolonial.


Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

12 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.


Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

12 hari lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.
Komnas HAM Sodorkan Agenda HAM untuk Diselesaikan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ada tiga agenda prioritas yang menurut Komnas HAM harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran.