Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Derita Sengkon dan Karta Korban Salah Tangkap Polisi

image-gnews
Sengkon dan Karta. Data TEMPO
Sengkon dan Karta. Data TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fenomena polisi salah tangkap menjadi pembicaraan hari-hari ini. Terutama setelah salah satu terdakwa kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 lalu, Saka Tatal, buka suara. Pemuda yang baru bebas setelah dibui delapan tahun penjara itu mengaku tak terlibat dalam pembunuhan Vina. Karena itu, ia mengklaim dirinya sebagai korban salah tangkap kepolisian.

"Saya sedang ada di rumah bersama kakak dan paman saya," katanya kepada awak media di Cirebon, Sabtu petang, 18 Mei 2024.

Salah satu kasus salah tangkap yang menjadi catatan kelam dalam sejarah kepolisian di Tanah Air adalah peristiwa yang menimpa Sengkon dan Karta. Keduanya adalah petani dari Bekasi, Jawa Barat. Mereka ditangkap atas tuduhan perampokan dan pembunuhan pasangan suami-istri, Sulaiman-Siti Haya, warga Desa Bojongsari.

Dua orang desa di wilayah Bekasi itu sebelumnya dituduh menggarong dan membunuh suami istri itu pada 1974. Betapa pun mereka membantah, polisi tetap memaksa dengan kekerasan, sehingga akhirnya peradilan mempidana 12 tahun penjara terhadap Sengkon dan 7 tahun bagi Karta. Adalah Gunel, 35 tahun, narapidana LPK Cipinang, yang tiba-tiba mengaku sendiri melakukan kejahatan terhadap keluarga Sulaiman.

Pengakuan itu digarap sebaik-baiknya oleh seorang keluarga Karta yang kebetulan ahli hukum. Pengadilan di Bekasi menghukum Gunel 12 tahun penjara atas pengakuan terdakwa sendiri menggarong dan membunuh suami istri Sulaiman. Bebaskah Sengkon dan Karta karenanya? Nyatanya tak begitu mudah. Kala itu lembaga peninjauan kembali tengah dibekukan. Hukuman keduanya tak bisa diutak-atik.

Pembela hukum Sengkon dan Karta, Albert Hasibuan teguh ke sana ke mari demi mencari upaya hukum. Walau terbentur pada urusan resmi: tak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk memperoleh peninjauan kembali sesuatu keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti seperti dalam kasus Sengkon dan Karta tersebut. Tapi jalan pintas akhirnya ditemukan.

Mahkamah Agung, setelah berkonsultasi dengan departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung, 4 November lalu menyetujui "penghentian sementara" hukuman bagi Karta dan Sengkon. Hal itu ditempuh, menurut Mahkamah Agung atau MA, "sambil menunggu upaya hukum formal yang akan ditempuh" kemudian. Keduanya akhirnya dibebaskan. Majalah Tempo edisi Sabtu, 15 November 1980 menyajikan bagaimana kisah Sengkon dan Karta akhirnya keluar dari penjara.

Kala itu urusan hukum keduanya memang belum jernih. Tapi bagi Sengkon dan Karta, hal itu tak penting benar. Keluar dari bui saja, sore 4 November, sudah merupakan sesuatu yang patut disyukuri mereka. Adakah yang lebih penting dari kebebasan, setelah meringkuk selama 6 tahun dalam tahanan dan tanpa dapat membantah sesuatu tuduhan yang tak pernah mereka perbuat?

Sengkon, 50 tahun saat keluar dari penjara, tergeletak di rumah sakit di Bekasi. Batuk tuberculosis atau TBC-nya menyiksa tubuhnya yang kurus kering. la, katanya, tak tahu siapa yang mengusahakan pembebasan baginya. Sengkon bercerita, kabar senang itu didapat saat dirinya tengah dipijat oleh rekan-rekannya di penjara. Petugas datang dan mengatakan dirinya bebas hari itu juga. Sengkon pun meninggalkan sel dengan diusung tandu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya lagi dipijat teman-teman di penjara, ketika petugas datang memberitahu saya boleh bebas hari itu juga. Padahal, waktu itu, saya tidak berharap lagi akan melihat dunia ini. Kepada siapa saya harus mengadu, dari dulu sudah saya katakan, saya tidak bersalah, tapi tak ada yang mau percaya?" kata Sengkon kepada Majalah Tempo.

Meski dinyatakan bebas, keluar penjara tak mengembalikan kehidupan Karta yang dulu. Karta keluar dari bui saat usia 45 tahun, setelah salat Jumat. Ia lalu pulang ke rumah tumpangannya di Cakung, Jakarta. la memandang sebidang tanah, sekitar 5.000 meter, yang terletak di sebelahnya. Tanah itu dulu miliknya, yang digadaikan kemudian dijual oleh istrinya untuk makan keluarga dan mengurus perkaranya. Sekeluarnya dari penjara, ia benar-benar melarat. 

"Sekarang saya bingung, tidak punya apa-apa lagi. Yang berat lagi, anak-anak saya jadi putus sekolah," keluhnya kala itu.

Peradilan punya dosa besar kepada Sengkon dan Karta. Walau akhirnya dua petani ini bebas, kasus salah tangkap telah menghancurkan kehidupan mereka. Pada 1982, Karta akhirnya tutup usai setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Sengkon menyusul pada 1988 setelah bertahun-tahun menderita tuberkulosis sekeluarnya dari penjara.

Berdekade seterusnya, kasus salah tangkap dan salah sasaran menjatuhkan hukuman terus terjadi. Kepolisian dan pengadilan tak pernah belajar dari kasus Sengkon dan Karta.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | MAJALAH TEMPO 

Pilihan Editor: Napi Pembunuhan Vina Mengaku Korban Salah Tangkap Polisi, Berikut Sederet Kasus Salah Tangkap

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pimpinan MA Jadwalkan Audiensi dengan Hakim Peserta Gerakan Cuti Bersama

9 jam lalu

Ilustrasi hakim. Shutterstock
Pimpinan MA Jadwalkan Audiensi dengan Hakim Peserta Gerakan Cuti Bersama

Hakim dari berbagai daerah di Indonesia akan datang ke Jakarta untuk mengikuti gerakan cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024.


Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

11 jam lalu

Ilustrasi pengadilan. Shutterstock
Cuti Massal Hakim Tuntut Kenaikan Gaji, Kemenkeu Belum Respons Permintaan Bertemu

Para hakim telah mengirimkan surat permintaan audiensi kepada sejumlah lembaga. Empat kementerian belum menjawab.


Cuti Massal Pekan Depan, Hakim Akan Temui Sejumlah Lembaga Negara

12 jam lalu

Ilustrasi pengadilan. TEMPO/Subekti
Cuti Massal Pekan Depan, Hakim Akan Temui Sejumlah Lembaga Negara

Audiensi merupakan bagian dari aksi cuti massal para hakim yang akan berlangsung pekan depan.


Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

18 jam lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Ribuan Hakim Cuti Bersama Pekan Depan, Pakar Hukum Unud: Wajar, Tapi Jangan Sampai Masyarakat Hilang Kepercayaan

Ribuan hakim cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 untuk menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Begini respons pakar hukum Universitas Udayana (Unud).


Mahasiswa National University of Singapore Ditemukan Tewas di Gedung Asrama

19 jam lalu

Merlion Park.
Mahasiswa National University of Singapore Ditemukan Tewas di Gedung Asrama

Mahasiswa National University of Singapore (NUS) ditemukan tewas dalam sebuah kamar asrama kampus pada Kamis, 3 Oktober 2024.


MA Sebut Sri Mulyani Sudah Setujui Kenaikan Gaji Hakim

1 hari lalu

Hakim Agung Suharto saat pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengumumkan hakim agung Suharto menjadi Wakil Ketua MA bidang non-yudisial terpilih. Penetapan Suharto langsung disahkan setelah pemungutan suara. Yang Mulia hakim agung Suharto telah mendapatkan suara sebanyak 24 suara. TEMPO/Subekti.
MA Sebut Sri Mulyani Sudah Setujui Kenaikan Gaji Hakim

Juru Bicara Mahkamah Agung Suharto menyebut Menkeu Sri Mulyani sudah menandatangani rencana kenaikan gaji pokok hakim.


Pimpinan DPR Minta Para Hakim Batalkan Rencana Mogok Kerja

1 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Keadilan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, meyakini penggeledahan rumah Mendes Abdul Halim Iskandar murni upaya penegakkan hukum. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kompleks gedung parlemen, Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Minta Para Hakim Batalkan Rencana Mogok Kerja

DPR berjanji akan memperjuangkan kenaikan gaji hakim.


Tujuh Jenazah yang Ditemukan di Kali Bekasi Positif Alkohol

1 hari lalu

Proses penyerahan temuan lima jenazah di Kali Bekasi kepada pihak keluarga, bertempat di RS Polri Kramat Jati, Kamis, 26 September 2024. TEMPO/Dian Rahma Fika Alnina
Tujuh Jenazah yang Ditemukan di Kali Bekasi Positif Alkohol

Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan pada organ lambung, hati dan usus ke tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi.


Tercatat Ada 1.730 Hakim yang Siap Ikut Aksi Cuti Massal Selama 5 Hari

2 hari lalu

Ilustrasi hakim. Shutterstock
Tercatat Ada 1.730 Hakim yang Siap Ikut Aksi Cuti Massal Selama 5 Hari

Sebanyak 1.730 hakim sudah menyatakan kesediaannya untuk mengikuti aksi cuti massal para hakim selama 5 hari mulai 7 Oktober nanti.


Jelang Aksi Cuti Massal, 100 Hakim Akan Kumpul di Jakarta Mulai Sabtu Ini

2 hari lalu

Ilustrasi hakim. Shutterstock
Jelang Aksi Cuti Massal, 100 Hakim Akan Kumpul di Jakarta Mulai Sabtu Ini

Sebanyak 100 hakim akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu ini sebagai permulaan jelang aksi massal para hakim pada 7-10 Oktober 2024.