Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satpol PP DKI Bubarkan Aksi KOPAJA yang Suarakan Sekolah Gratis saat CFD

image-gnews
Juru bicara Koalisi Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (KOPAJA) Ubaid Matraji, saat melakukan orasi di depan massa aksi JALAN SANTAI KAMPANYE #SEKOLAH BEBAS BIAYA, di kawasan CFD Bundaran HI, pada Minggu, 7 Juli 2024. Foto: TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Juru bicara Koalisi Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (KOPAJA) Ubaid Matraji, saat melakukan orasi di depan massa aksi JALAN SANTAI KAMPANYE #SEKOLAH BEBAS BIAYA, di kawasan CFD Bundaran HI, pada Minggu, 7 Juli 2024. Foto: TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (KOPAJA) menggelar aksi di sekitaran lokasi car free day atau CFD di Bundaran HI. Mereka menyuarakan agar seluruh anak di Indonesia mendapatkan sekolah gratis dan biayanya ditanggung pemerintah.

Juru bicara Kopaja, Ubaid Matraji, mengatakan pemerintah harus menghilangkan seleksi, kompetisi, dan menyelamatkan anak-anak yang tidak diterima sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024. Caranya dengan menyediakan bangku di sekolah swasta tanpa dipungut biaya.

“Jika tidak mereka saat ini terancam putus sekolah karena terkendala mahalnya biaya di sekolah swasta,” kata Ubaid dalam orasinya, Ahad, 7 Juli 2024.

"Setuju.." jawab para peserta aksi Kopaja membalas orasi Ubaid.

Di tengah orasi, sejumlah anggota kepolisian dan anggota pol pp mendatangi Ubaid dan memintanya tidak berorasi di Bundaran HI. Sebelumnya, sejumlah anggota pol pp juga melarang sejumlah orang yang membagikan brosur kepedulian tentang Palestina di area car free day.

"Tadi di sana ada juga, yang mau membagikan brosur Palestina. Kan Car Free Day itu berdasarkan aturan untuk olahraga, seni. gitu. Menyatakan pendapat boleh, tapi tidak saat hari car free day," ujar anggota pol pp kepada Tempo.

Selain itu, sejumlah aparat penegak hukum juga menyita spanduk yang bertuliskan '#SEKOLAH BEBAS BIAYA DI NEGERI DAN SWASTA' dan meminta Ubaid untuk mengambilnya di kantor Pemerintah Daerah Jakarta.

"Boleh jalannya, boleh. Tapi spanduknya kita amankan, (nanti) silahkan ambil (spanduknya) lagi di pemda," kata pol PP tersebut.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, di tengah rintik hujan, massa kemudian meninggalkan lokasi Bundaran HI untuk kembali jalan ke titik kumpul awal di depan gedung Kementerian Agama RI di jalan MH Thamrin. Sembari berjalan para peserta menyanyikan yel-yel.

"UKT mahal, sekolah bayar, kapan majunya?," penggalan yel-yel yang dinyanyikan peserta aksi di Jalan M.H Thamrin.

Ubaid menuturkan sekolah gratis adalah kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 31 UUD 1945. "Kewajiban konstitusi ini ditegaskan lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, yang menjamin pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan tanpa memungut biaya," kata Ubaid.

Menurut Ubaid, kegiatan jalan santai ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam advokasi pendidikan yang adil. Selain itu, jalan santai ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah agar memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan akses pendidikan gratis bagi semua.

Acara ini bertemakan JALAN SANTAI KAMPANYE “SEKOLAH BEBAS BIAYA” DI NEGERI DAN SWASTA. TUNTASKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN!. Selain KOPAJA ada anggota koalisi lainnya yaitu: JPPI, ICW, Seknas FITRA, IBC, YNS, IHCS, Kopel, SOP, Koloni, DEMA FITK UIN Jakarta, Forumpuan, Serikat Pekka, Pergunu Jakarta, dan Kopri komfakda-komfakdis. 

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN

Pilihan Editor: PPATK: 164 Wartawan Main Judi Online, Deposit Terbesar Rp 700 Juta Setahun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

5 jam lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

Dinas Pendidikan menyesalkan kasus cuci nilai rapor dalam PPDB 2024 yang mengakibatkan 51 calon siswa asal SMPN 19 Depok dianulir masuk SMA Negeri.


Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

6 jam lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Disdik Depok masih melakukan pemeriksaan dan monitoring berkaitan dengan skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Soal Manipulasi Nilai Rapor di Depok, Disdik Sebut Sudah Lapor ke Pj Gubernur Jabar

1 hari lalu

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi bicara terkait cuci rapor di Depok, Selasa, 16 Juli 2024. Foto : Dokumentasi Pribadi
Soal Manipulasi Nilai Rapor di Depok, Disdik Sebut Sudah Lapor ke Pj Gubernur Jabar

Mochamad Ade Afriandi mengatakan telah melaporkan kasus manipulasi nilai rapor di Depok ke Pj. Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin.


Dinas Pendidikan Jawa Barat Ungkap Kronologi Terkuaknya Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok

1 hari lalu

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi bicara terkait cuci rapor di Depok, Selasa, 16 Juli 2024. Foto : Dokumentasi Pribadi
Dinas Pendidikan Jawa Barat Ungkap Kronologi Terkuaknya Skandal Katrol Nilai Rapor di Depok

Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengungkap kronologi terkuaknya skandal cuci rapor di SMPN 19 Depok.


Skandal Katrol Nilai di SMPN 19 Depok, Kepala Sekolah: Kami Siap dengan Konsekuensinya

1 hari lalu

Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Eveline Agustina saat dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai di SMPN 19 Depok, Kepala Sekolah: Kami Siap dengan Konsekuensinya

Kepala SMP Negeri 19 Kota Depok Nenden Eveline Agustina mengakui skandal katrol nilai 51 murid lulusan sekolahnya agar masuk SMA Negeri.


Disdik DKI Sebut Siswa Tak Lolos PPDB 2024 yang Lanjut Sekolah Swasta Bisa Ajukan Bantuan Pendidikan

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Disdik DKI Sebut Siswa Tak Lolos PPDB 2024 yang Lanjut Sekolah Swasta Bisa Ajukan Bantuan Pendidikan

Budi Awaluddin mengatakan siswa yang tak lolos PPDB 2024 dan melanjutkan di sekolah swasta bisa ajukan bantuan pendidikan masuk sekolah


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

2 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman


Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

5 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Orang Tua Siswa di Solo Ngadu Akun Daftar PPDB Digunakan Orang Lain

Orang tua calon peserta didik (CPD) melapor akun mereka digunakan orang lain untuk PPDB.


Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

8 hari lalu

Petugas membantu orang tua calon siswa mendaftar penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMP Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Pendaftaran PPDB Kabupaten Bogor 2024 jenjang SMP pada 1-4 Juli 2024 itu dibuka melalui empat jalur pendaftaran, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dan jalur anak guru atau tenaga kependidikan, serta daerah perbatasan. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Polemik PPDB, Anggota DPR Minta Pemerintah Subsidi Sekolah Swasta untuk Tingkatkan Kualitas

Andreas mengatakan kecurangan dalam proses PPDB terus berulang setiap tahun karena beberapa hal, diantaranya favoritisme sekolah negeri.


Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

9 hari lalu

Seratusan emak-emak relawan DKR Kota Depok berunjuk rasa tentang pelaksanaan PPDB di depan SMAN 4 Depok Jalan Jeruk Raya, Tapos, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kemenko PMK Ajukan Draft Pembentukan Satgas PPDB ke Kemensetneg

Pembentukan Satgas PPDB masih menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.