Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani Nagari Kapa Demo Polda Sumbar Minta Polisi Ditarik dari Wilayah Konflik PT PHP 1

image-gnews
Petani Nagari Kapa demo di depan Polda Sumatra Barat pada Jumat 11 Oktober 2024, menuntut Kapolda Sumbar menarik polisi dari wilayah PT PHP 1 . TEMPO/Fachri Hamzah.
Petani Nagari Kapa demo di depan Polda Sumatra Barat pada Jumat 11 Oktober 2024, menuntut Kapolda Sumbar menarik polisi dari wilayah PT PHP 1 . TEMPO/Fachri Hamzah.
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Sejumlah petani Nagari Kapa, Pasaman Barat menggelar demonstrasi di depan Polda Sumatra Barat pada Jumat 11 Oktober 2024 untuk menuntut Kapolda Sumbar menarik  personelnya dari wilayah PT Permata Hijau Pasaman. Para petani yang berbaju hijau mendatangi Polda Sumbar sekitar pukul 16.00 WIB sambil membawa beberapa poster.

Mereka juga membentangkan kain berwarna hitam di depan Polda Sumbar. Kain itu bertuliskan 'Sumbar Melawan Oligarki, Demokrasi Tidak Boleh Mati'. Dalam demo itu, massa juga membawa bendera Serikat Petani Indonesia (SPI). Mereka beteriak, “Kapolda Sumbar turun, temui kami."

Ketua SPI Pasaman Barat Januardi mengatakan, para petani yang sedang menghadapi konflik agraria dengan PT Permata Hijau Pasaman ingin Polda Sumbar menarik anggotanya yang berjaga di Nagari Kapa. 

"Kami mendesak anggota kepolisian dari lokasi prioritas reforma agraria yang telah ditetapkan Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN, sebagai lokasi prioritas reforma agraria," ujarnya.

Menurut Januardi, konflik di Nagari Kapa ini sedang dalam proses Reforma Agraria. Kemudian Kementerian ATR/ BPN telah menyepakati bahwa tanah yang berkonflik dikeluarkan dari Hak Guna Usaha (HGU) hanya saja belum terealisasikan.

"Kasus ini masih ditangani kementerian, yang akan mengeluarkan HGU yang berkonflik dengan perusahaan, dasar hukumnya ada tiga," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada saat ini, kata Januardi, ada sejumlah personel Polda Sumbar masih berada di Nagari Kapa mengawal PT PHP 1 yang mengerahkan alat berat untuk menanami lahan dengan sawit.

Msyarakat petani Kapa juga masih bertahan di lokasi, mempertahankan tanah tersebut.

Dari pantauan Tempo, para petani peserta demo bertahan di depan Polda Sumbar hingga pukul 18.00 WIB. Namun Kapolda Sumatera Barat tidak ada terlihat sampai massa demo membubarkan diri.

Pilihan Editor: Top 3 Hukum: Daftar 3 Proyek Rp 64 Miliar Sumber Fee Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kronologi Penangkapan Kapal Asing Sedot Pasir ke Singapura

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

14 jam lalu

Koordinator Forum Petani Plasma Buol (FPPB) Fatrisia Ain atau yang akrab disapa Nona, ketika ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Ia menceritakan soal kriminalisasi petani perkebunan sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. TEMPO/Ervana
Krisis Kemitraan Perkebunan Sawit di Kabupaten Buol, Pemilik Lahan Tak Terima Bagi Hasil selama 16 Tahun dan Dikriminalisasi

Petani Kabupaten Buol yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap perusahaan sawit PT HIP mendapat intimidasi dan dikriminalisasi.


Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Soroti Pola Kriminalisasi dan Represif Rezim Jokowi

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo. Tempo/Ijar Karim
Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Soroti Pola Kriminalisasi dan Represif Rezim Jokowi

Kurawal Foundation nyatakan tegal lurus menolak paham Jokowisme dengan menjabarkan kriminalisasi dan tindakan represif rezim Jokowi.


Kementan Dorong Petani Percepat Tanam Oktober: Dapat Benih Gratis

6 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian Indonesia Sudaryono ungkap ada sekitar 50 pengusaha berinvestasi di penyediaan susu gratis program Presiden terpih Prabowo Subianto saat ditemui usai rapat kerja Menteri Pertanian RI pada Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Cicilia Ocha
Kementan Dorong Petani Percepat Tanam Oktober: Dapat Benih Gratis

Kementerian Pertanian (Kementan) akan membagikan benih gratis kepada para petani yang mempercepat tanam sejak Oktober 2024.


Bulog Siap Serap 600 Ribu Ton Beras, Wamentan Sudaryono: Kami Dorong 1 Juta

6 hari lalu

Petani tengah menampih gabah usai panen di lahan tidur bantaran Kali Banjir Kanal Timur (BKT) di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Jumat 27 September 2024. Pemerintah telah menempuh sejumlah upaya agar tingkat kesejahteraan para petani padi di Tanah Air tetap terjaga, termasuk dengan menyesuaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebagai jaring pengaman bagi mereka. TEMPO/Tony Hartawan
Bulog Siap Serap 600 Ribu Ton Beras, Wamentan Sudaryono: Kami Dorong 1 Juta

Perum Bulog siap menyerap produksi beras dalam negeri hingga 600 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pasokan beras domestik. Kementan minta 1 juta ton.


Propam Polda Sumbar Gelar Sidang Etik 17 Polisi Diduga Langgar SOP Saat Amankan Remaja Tawuran

8 hari lalu

Tim Dokter Forensik Ekshumasi Afif Maulana melakukan pengecekan di Jembatan Kuranji, Kota Padang yang menjadi tempat ditemukannya bocah 13 tahun pada Minggu 9 Juni 2024 lalu. Pengecekan ini menjadi salah satu proses dari untuk menganalisis penyebeb kematian Afif Maulanan. TEMPO/ Fachri Hamzah.
Propam Polda Sumbar Gelar Sidang Etik 17 Polisi Diduga Langgar SOP Saat Amankan Remaja Tawuran

Propam Polda Sumbar menggelar sidang etik terhadap 17 polisi anggota Direktorat Samapta yang mengamankan para remaja tawuran.


Catatan KPA untuk DPR Periode 2024-2029 dalam Memperjuangkan Reforma Agraria

9 hari lalu

Perwakilan aliansi sekaligus sekaligus Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA Dewi Kartika melakukan orasi memperingati Hari Tani Nasional ke-64 di depan Kementerian ATR/BPN, Selasa, 24 September 2024. Dok.KPA
Catatan KPA untuk DPR Periode 2024-2029 dalam Memperjuangkan Reforma Agraria

anggota DPR 2019-2024 tidak pernah mengevaluasi pelaksanaan agenda reforma agraria selama lima tahun terakhir terhadap Presiden Jokowi.


Kasus Afif Maulana, Komnas HAM Minta Informasi ke Polda Sumbar soal Hasil Ekshumasi

12 hari lalu

Tim Dokter Forensik Ekshumasi Afif Maulana melakukan pengecekan di Jembatan Kuranji, Kota Padang yang menjadi tempat ditemukannya bocah 13 tahun pada Minggu 9 Juni 2024 lalu. Pengecekan ini menjadi salah satu proses dari untuk menganalisis penyebeb kematian Afif Maulanan. TEMPO/ Fachri Hamzah.
Kasus Afif Maulana, Komnas HAM Minta Informasi ke Polda Sumbar soal Hasil Ekshumasi

Komnas HAM akan meminta informasi kepada Polda Sumbar dan mempelajari hasil ekshumasi jasad Afif Maulana.


Tim Advokat Anti-Penyiksaan Minta Transparansi Laporan Hasil Ekshumasi Afif Maulana

13 hari lalu

Kapolda Sumbar Pastikan Proses Ekshumasi Afif Maulana Tak Libatkan Dokkes Polri
Tim Advokat Anti-Penyiksaan Minta Transparansi Laporan Hasil Ekshumasi Afif Maulana

Laporan resmi hasil ekshumasi dan autopsi ulang Afif Maulana belum juga diberikan kepada orang tua Afif dan tim kuasa hukum.


Bank Tanah Beri Karpet Merah untuk Industri Sapi Perah, Siapkan Lahan di Sulawesi Tengah

15 hari lalu

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja selepas penandatanganan nota kesepahaman dengan bank dan konsultan Jepang, untuk menarik investor Jepang ke IKN. Jakarta, Rabu, 29 Juni 2024. TEMPO/Ilona
Bank Tanah Beri Karpet Merah untuk Industri Sapi Perah, Siapkan Lahan di Sulawesi Tengah

Aset Bank Tanah di Lembah Napu, Poso seluas 6.647 hektare dan seluas 1.550 hektare diklaim telah disediakan untuk reforma agraria.


Anwar Hafid: BERANI Garansi Kesejahteraan dan Hak Petani di Sulteng

15 hari lalu

Bakal calon Gubernur Sulawesi Tengah 2024 Anwar Hafid. Dok. Pribadi
Anwar Hafid: BERANI Garansi Kesejahteraan dan Hak Petani di Sulteng

Ketersedian pupuk dan juga peran pemerintah dalam mengatasi problem petani adalah solusi cepat untuk menjaga keberlanjutan produksi sektor tani