TEMPO.CO, Jakarta - Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden diwarnai pembubaran aksi protes sekelompok warga oleh kepolisian.
"Kami turun di (Stasiun MRT) Dukuh Atas, polisi datang melakukan respresif bertanya nama dan alamat. Kami tidak boleh melakukan aksi pada hari ini," ujar Koordinator aksi, Wana Alamsyah, saat dihubungi, Ahad, 20 Oktober 2024.
Wana menjelaskan yang ia lakukan dan sebelas temannya hanya mengkritik pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan cara diam. Mereka tidak berorasi, tapi hanya menempelkan poster berukuran A4 ke kaos yang mereka pakai dan memegangnya sepanjang naik MRT dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun MRT Dukuh Atas.
"Titik akhir tadinya di terowongan kendal, dekat stasiun Dukuh Atas. Hanya ingin diam saja di sana,” kata dia.
Sejumlah orang yang menyebut dirinya 'Kelompok Warga' melakukan aksi kritik diam dengan cara membawa poster bertuliskan kritik atas pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Presiden serta Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mereka melakukan aksi diam dengan menaiki stasiun MRT Lebak Bulus sampai MRT Dukuh Atas. Ahad, 20 Oktober 2024. Dok Koalisi Warga Pemegang Poster
Poster-poster yang mereka bawa memuat tulisan-tulisan kritis terhadap Jokowi dan Prabowo, seperti: 'Demi politik dinasti Jokowi mengacak-ngacak konstitusi', 'Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama pelaku pelanggaran HAM berat' dan '2,3 IPK Gibran namanya wakil rakyat aslinya wakil kekuasaan'.
Wana menjelaskan setelah dibubarkan paksa oleh aparat polisi, mereka sempat adu mulut dan polisi merampas poster yang ada di tasnya. "Kami diancam, kalau lakukan lagi akan dibawa,” katanya. Ia dan teman-temannya pun memutuskan menyudahi aksi.
Ia menyayangkan tindakan pembubaran tersebut, sebab tidak ada larangan dan polisi tidak memberikan penjelasan akurat kenapa aksi mereka dibubarkan. "Boleh, tapi minggu depan," katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala Seksi Humas Polres Jakarta Pusat Inspektur Dua Ruslan Basuki mengatakan “Sudah diperingatkan hari pelantikan Presiden dan Wapres tidak ada Unras,” katanya saat dihubungi.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Walhi Prediksi Kriminalisasi Aktivis dan Warga Sipil di Era Prabowo-Gibran akan Lebih Banyak
