122 Imigran Timur Tengah Terjaring di Puncak

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah  Imigran Gelap saat dilakukan pendataan oleh  Ditjen Imigrasi Depertemen Hukum dan HAM di Kantor Ditjen Imigrasi RI Jakarta (13/02) Tim gabungan yang terdiri dari Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi Bogor, Rumah Detensi DKI Jakarta dan Pemkab Bogor menangkap sekitar 149 warga negara asing dari berbagai negara yang tidak memiliki dokumen izin tinggal. TEMPO/Amston Probel

    Sejumlah Imigran Gelap saat dilakukan pendataan oleh Ditjen Imigrasi Depertemen Hukum dan HAM di Kantor Ditjen Imigrasi RI Jakarta (13/02) Tim gabungan yang terdiri dari Ditjen Imigrasi, Kantor Imigrasi Bogor, Rumah Detensi DKI Jakarta dan Pemkab Bogor menangkap sekitar 149 warga negara asing dari berbagai negara yang tidak memiliki dokumen izin tinggal. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Bogor - Sedikitnya 122 imigran gelap asal Timur Tengah di kawasan Puncak, Cisarua, Bogor , Jawa Barat, ditangkap petugas gabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Bogor.

    Para imigran gelap itu terjaring dalam razia di sejumlah penginapan dan vila di Kampung Ciburial, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin 13 Februari 2012.

    Saat penangkapan, sempat terjadi kejar-kejaran dengan seorang imigran asal Afganistan yang coba melarikan diri. Namun, petugas berhasil menangkap kembali imigran pria tersebut.

    Saat diperiksa petugas, para imigran asal Afganistan, Somalia, Iran dan Syiria ini tidak mampu menunjukkan kelengkapan surat keimigrasian. Para imigran gelap ini rata rata tinggal bersama keluarganya yang sengaja mereka bawa.

    “Ini dilakukan untuk menertibkan para imigran ilegal yang banyak berkeliaran di Kawasan Puncak,” kata Kepala Imigrasi Bogor, Bambang Catur.

    Setelah dilakukan pendataan, para imigran ini lalu dikumpulkan di kantor Kecamatan Cisarua. Mereka lalu dibawa petugas dengan bus menuju rumah detensi imigrasi di Jakarta.

    Mereka akan menjalani pemeriksaan ulang terkait kelengkapan berkas administrasi keimigrasian. “Apabila terbukti ilegal, mereka akan dideportasi ke negaranya masing-masing,” ujar Bambang.

    ARIHTA U SURBAKTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.