Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PTS di Jakarta Minta Tambahan Beasiswa ke Jokowi

Editor

Zed abidien

image-gnews
Kampus Universitas Al Azhar Indonesia di Jakarta. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Kampus Universitas Al Azhar Indonesia di Jakarta. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beasiswa yang selama ini disediakan untuk 345 perguruan tinggi swasta (PTS) se-Jakarta ternyata tidak sebanding dengan banyaknya mahasiswa tidak mampu di Ibu Kota. Berdasarkan data 2012, bantuan pendanaan pendidikan hanya untuk 7.800 beasiswa, sementara jumlah mahasiswa tidak mampu mencapai 76 ribu orang.

Karena itu, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta (Kopertis) meminta agar pemerintah Jakarta dapat menyediakan lebih banyak beasiswa untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta. "Respons dari Pak Wakil Gubernur Jakarta luar biasa tadi. Itu jadi semacam darah baru untuk PTS bangkit," kata Koordinator Kopertis Jakarta, Ilza Mayuni, di Balai Kota Jakarta, Rabu, 20 Maret 2013.

Dia berharap pemerintah daerah melalui Yayasan Beasiswa Jakarta dapat memberikan beasiswa lebih banyak pada tahun ini. "Dengan angka 76 ribu mahasiswa tidak mampu, setidaknya 50 persen dari angka itu bisa ditangani," kata Ilza.

Selama ini, seleksi penerima beasiswa sangat ketat di Jakarta. Dengan kuota hanya 10 persen dari total mahasiswa tidak mampu, berarti perguruan tinggi harus memilih dengan benar. Kopertis pun, menurut dia, tidak memilih secara asal-asalan perguruan tinggi yang dapat menerima beasiswa.

"Ada 345 PTS di Jakarta. Tidak seluruhnya bisa mendapatkan beasiswa," katanya. Hal terpenting, dia mengatakan, kampus yang menerima beasiswa mesti taat asas. Berarti itu dalam konteks penyelenggaraan akademik dilakukan secara benar serta pelayanan pendidikannya tidak acak-acakan.

Rektor IISIP Jakarta, Maslina W. Hutasuhut, mengatakan beasiswa ke depannya harus disampaikan secara terbuka. Selama ini, beasiswa bersifat individual. Mahasiswa pun mencari beasiswa tersebut dengan aktif.

"Kalau terbuka dan diberikan lewat perguruan tinggi, beasiswa bisa diseleksi lebih bagus dan insya Allah sampai," kata Maslina.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menyambut baik keinginan Kopertis agar menambah beasiswa untuk mahasiswa PTS.

Selama ini, Yayasan Beasiswa Jakarta hanya memberikan ke mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Nantinya, jumlah beasiswa akan diperbanyak ke mahasiswa. "Kalau pendidikan dasar sudah ada BOP, Kartu Jakarta Pintar, dan beasiswa prestasi. Jadi ke depannya beasiswa akan lebih banyak untuk mahasiswa," katanya.

Meski tidak mengetahui berapa banyak jumlah beasiswa yang akan dialokasikan, Taufik berjanji jumlahnya akan lebih banyak dibanding tahun lalu. Pemerintah daerah pun telah mengalokasikan dana sebesar Rp 16 miliar untuk yayasan. "Dana itu bisa ditambah lagi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan," ujar Taufik.

SUTJI DECILYA

Berita terpopuler
Ini Orang-orang Kepercayaan Djoko Susilo
Kisah Jenderal Djoko dan Kebun Binatang

Data Kartu Kredit Ini Dicuri untuk Belanja di AS

Ada Mayat Terikat dengan Mulut Dilakban di Bandara

Soal Malvinas, Argentina Minta Intervensi Paus

Cabut Bulu 'Brazilian Wax' Berisiko Infeksi Virus

Mobil Bertenaga Kopi Pecahkan Rekor Dunia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

7 menit lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?


Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

16 menit lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kiri belakang) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri depan) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.


Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Gubernur Jenderal Australia David Hurley (kanan) menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi saat upacara penyambutan di Goverment House, Canberra, Australia, Ahad, 9 Februari 2020. Presiden disambut upacara kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia David Hurley dan Ibu Linda Hurley di Government House, Canberra, Australia, Minggu (9/2). AAP/Getty Pool/Tracey Nearmy/REUTERS
Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.


Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).


PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.