Kisruh Sampah Jakarta: Inilah Dosa Pengelola versi Ahok  

Reporter

Pemandanan udara Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, 5 November 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan pertama kepada PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia, pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat akhir September lalu.

Surat itu sebagai bukti keinginan kuat pemerintah memutus kontrak kerja sama dengan pengelola karena mereka gagal mengelola sampah dari Jakarta di Bantargebang. "Mereka wanprestasi," kata Wakil Kepala Dinas Kebersihan, Ali Maulana Hakim, Senin 16 November 2015.

Salah satu ketidakmampuan pengelola yaitu soal pengolahan sampah menjadi listrik (gasifikasi). Menurut Ali, dalam perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pengelola disebutkan bahwa pengelola mampu menghasilkan listrik sebesar 26 megawatt sebulan.

Namun berdasarkan informasi yang diterima Ali, pengelola hanya mampu menghasilkan 2 megawatt dalam sebulan. Informasi Ali ini dibenarkan oleh Glen De Fretes, pegawai Navigat--pengelola Bantagebang yang mengerjakan gasifikasi. "Itulah kesalahan mereka," ujar Ali.

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menambahkan, kesalahan pengelola bukan hanya soal gasifikasi. Pengelola juga berjanji membangun semua fasilitas dan berinvestasi di Bantargebang sebesar Rp 700 miliar. "Cuma janji tapi belum dikerjakan semua," kata Ahok.

Belum lagi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan anggaran 2014. BPK menyebutkan bahwa ada kerugian daerah sekitar Rp 1 miliar karena pengelola tidak menimbang sampah dengan benar. Sedangkan dalam audit BPK 2013, kerugian daerahnya lebih besar Rp 182 miliar.

Direktur Utama PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus mengaku belum mengetahui soal audit BPK 2014. "Kami belum diberitahu Dinas Kebersihan," ucapnya. Adapun audit 2013, ia sudah bertemu dengan BPK. "Tidak ada apa-apa. Sudah beres," ucapnya.

Douglas Manurung, Direktur Godang Tua menambahkan, pemerintah Jakarta tak bisa menuding pengelola wanprestasi. Karena pemerintah juga melanggar perjanjian kerja sama. "Mereka juga wanprestasi," ucap dia. Soal jumlah sampah yang dikirim, misalnya.

Saat ini, sekitar 7.000 ton per hari sampah Jakarta yang dikirim ke Bantargebang. Padahal dalam perjanjian, kata Douglas, sampah yang boleh dikirim ke tempat pembuangan sampah milik Jakarta itu hanya 3.000 ton sehari.

Menurut dia, membludaknya sampah yang dikirim ke Bantargebang karena pemerintah Jakarta tak kunjung membangun Intermediet Treatment Facility--pengolahan sampah dengan cara dibakar--di empat wilayah. Karena itu membuat desain pengolaan sampah di Bantargebang berubah.

Walhasil, pengelola pun merugi. Kerugian bertambah karena penghasilan dari pengolahan gas menjadi listrik, daur ulang plastik, dan kompos minim. "Sekarang siapa yang mau beli kompos kami. Pemerintah saja enggak mau," kata Douglas.

Karenanya ia meminta kepada pemerintah untuk berunding menyelesaikan Bantargebang. Ia juga ingin mengubah perjanjian terutama soal besaran tipping fee. "Kami minta naikkan besar tipping fee," ujarnya. Karena pemerintah Surabaya saja membayar tipping fee sebesar Rp 130 ribu per ton kepada pengelola.

Ali menyangkal jika pemerintah Jakarta wanpretasi. Ihwal jumlah sampah yang dikirim, kata Ali, dalam perjanjian disebutkan minimal 3.000 ton per hari. "Kalau kami kirim lebih dari itu boleh enggak? Boleh dong," katanya.

Berdasarkan dokumen perjanjian yang salinannya diperoleh Tempo, memang disebutkan bahwa sampah yang dikirim ke Bantargebang minimal 3.000 per ton sehari. Jumlah tersebut menurun menjadi minimal 2.000 ton per hari tahun depan.

Ali menolak berunding dengan pengelola untuk mengubah perjanjian. Ia sudah bulat mau memutus kontrak kerja sama dengan pengelola. "Daripada rugi terus mending kami putus kontraknya," ucap dia.

ERWAN HERMAWAN

Baca juga:
Selingkuh Bisnis-Politik Soal Freeport: Begini Nasib Setyo Novanto
Setya Novanto Didesak Mundur: Bila Tak Mau, Ada Ancamannya

 






Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

23 jam lalu

Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

Anies Baswedan menyebutkan pembangunan sumur resapan merupakan salah satu upaya mengatasi banjir Jakarta pada beberapa lokasi cekungan.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

1 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

2 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

5 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

5 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

8 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

10 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

10 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

11 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

14 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.