TEMPO.CO, Depok - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok menaksir Rp 436 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak terserap untuk pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Sri Utami, mengatakan lebih dari 200 paket pembangunan infrastruktur tidak terealisasi. Paket pembangunan tersebut banyak yang gagal lelang.
"Penyerapan Distarkim, Dinas Bimasda, dan Disdik sangat rendah tahun ini," kata Sri, Jumat, 25 Desember 2015.
Kendala lain antara lain masa transisi dari Unit Lelang Pengadaan ke Badan Lelang Pengadaan dan jumlah pegawai yang sangat minim. Hanya ada 18 pegawai yang mesti mengkaji pembangunan yang begitu banyak, sehingga mereka keteteran.
Belum lagi, ucap dia, persyaratan yang berat untuk kontraktor yang ikut lelang. "Mereka harus punya sertifikat yang ditetapkan Dinas PU dan menyediakan berbagai dokumen. Selain itu, pemerintah yang menetapkan konsultan pengawas," tuturnya.
Salah satu yang gagal pembangunannya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, yang telah dianggarkan Rp 80 miliar. Lalu pembangunan infrastruktur sekolah yang gagal lelang. "Semua ini yang menyebabkan silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) Depok terus membengkak," katanya.
Lebih lanjut, ia menuturkan banyak program pembangunan infrastruktur yang molor dari rencana yang sudah dijadwalkan.
Salah satunya perbaikan jalur pedestrian Jalan Raya Margonda. Seharusnya pedestrian tersebut bisa selesai akhir tahun ini. Tapi ada Hotel Margonda yang menolak mundur untuk membangun jalur pedestrian di depannya. "Sudah berusaha dimusyawarahkan agar mundur," ucapnya.
Hingga akhir tahun 2015, ia memperkirakan silpa Depok bisa mencapai Rp 800 miliar dari total APBD 2015 sebesar Rp 3,1 triliun. Tahun lalu, ujar dia, silpa Depok mencapai Rp 756,87 miliar dari total APBD 2014 sebesar Rp 2,11 triliun.
IMAM HAMDI
