TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana mengurangi jumlah pegawai negeri di lingkungan pemerintah ini. Perampingan perlu dilakukan karena jumlah pegawai DKI terlalu banyak. Ini juga diharapkan bisa memaksimalkan kinerja para PNS.
"Supaya lebih maksimal dan lebih produktif," kata Djarot saat inspeksi mendadak di Balai Kota Jakarta, Senin, 11 Juli 2016. "Makanya, terus terang saja PNS banyak banget, terlalu banyak."
Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, jumlah PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini 72.697 orang. Djarot mengatakan, jika ditambah dengan pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), pekerja harian lepas (PHL), dan pegawai kontrak waktu tertentu (PKWT), jumlah pegawai DKI Jakarta bisa mencapai lebih dari 100 ribu orang.
Perampingan jumlah PNS ini, menurut Djarot, dapat dilakukan dengan empat cara. Pertama, penggabungan beberapa unit menjadi satu. Kedua, pembubaran unit. Ketiga, penambahan unit baru. Tiga hal itu dapat berdampak pada pengurangan pegawai, baik secara alamiah seperti pensiun dan meninggal, maupun secara rekayasa melalui sistem yaitu dengan memberhentikan pegawai yang kompetensi dan kinerjanya dinilai buruk.
Sedangkan cara keempat adalah dengan memberikan sanksi secara tegas. "Kalau dia melanggar, korupsi, dan sebagainya langsung saja berhentikan," kata Djarot, yang mengaku setiap hari memberhentikan PNS karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Dia pun akan mendorong pegawainya yang tidak produktif untuk mengajukan permohonan mengundurkan diri.
Djarot mengatakan, DKI sudah tidak menerima PNS hingga 2018, kecuali tenaga pendidikan dan kesehatan. Sejak Januari hingga Juni 2016, ada sekitar 80 orang PNS yang diberhentikan karena melakukan tindakan indisipliner, seperti sering tidak datang kerja, tindak pidana korupsi, hingga kasus narkotika.
Meski begitu, Djarot menambahkan, pemda tidak akan seenaknya dalam memberhentikan para pegawai karena itu menyangkut nasib dan masa depan mereka. "Ini nasib orang, masa depan orang. Kita tak boleh serampangan," katanya.
ARDITO RAMADHAN | BUDI RIZA
