TEMPO Interaktif, Jakarta:Sedikitnya sekitar 200 buruh yang terdiri dari buruh angkut, buruh bongkar muat dan buruh transportasi di Pelabuhan Tanjungpriok melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan masuk menuju pelabuhan. 40 truk trailer peti kemas sengaja mereka parkir melintang di setiap jalan masuk menuju pelabuhan. Para buruh itu menolak kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan pungutan liar. “Ini sebagai reaksi kita karena tuntutan kita tanggal 15 Januari lalu ke Istana Negara soal penolakan kenaikan tarif BBM tidak ditanggapi,” kata Dita Indah Sari, Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), salah satu kelompok yang ikut dalam aksi tersebut, kepada Tempo News Room, Selasa (29/1) pagi. Beberapa serikat pekerja lainnya yang turut bergabung diantaranya Serikat Buruh Jakarta (SBJ), Serikat Buruh Maritim, Partai Rakyat Demokratik (PRD), Jaker, Aspek, Serikat Pekerja (SP) Hero, Akatiga. Dalam aksinya ini mereka mengatasnamakan Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI). Aksi yang berlangsung sejak pukul 04.00 WIB, Selasa (29/1) mendapat pengawalan ketat petugas Polres Jakarta Utara. Para pengunjuk rasa itu rencananya akan bergerak menuju gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. “Massa demo mencapai dua sampai tiga ratus orang. Mereka mencegat orang-orang yang hendak masuk ke pelabuhan untuk ikut bergabung dengan mereka. Mereka rencananya akan bergerak menuju ke DPR/MPR,” ujar seorang petugas piket di Polres Jakarta Utara. Dalam aksi ini mereka melakukan blokade di tiga pintu masuk pelabuhan Tanjung Priok menggunakan 40-an truk kontainer dan melakukan orasi penolakan kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik, serta menolak pungutan liar. Akibatnya aktivitas di pelabuhan tersebut sempat terganggu. Menurut Dita, kenaikan BBM sangat mempengaruhi hidup para supir trailer karena semakin minimnya komisi yang mereka bawa pulang. “Selain itu kami minta menghapuskan pungli di pelabuhan yang dilakukan pihak DLLAJ dan KP3, karena itu seperti biaya siluman saja,” jelas Dita. Karenanya, tambah dia, buruh meminta pemerintah agar bertanggung jawab atas dampak kenaikan BBM ini yaitu naiknya harga barang-barang. Dita membandingkan, kenaikan BBM di masa pemerintahan Gus Dur sebanyak dua kali memang membebani rakyat. Tapi karena adanya sosialisasi yang terus-menerus dari pemerintah, kenaikan tersebut kurang terasa. “Tapi pada masa Megawati, baru sekali saja menaikkan BBM tapi dampak yang ditimbulkan besar. Ini karena tidak ada sosialisasi dan dialog dari pemerintahan ini,” tambah Dita. Dita menjelaskan aksi mogok ini dilakukan secara serentak di Pelabuhan Tanjung priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan Pelabuhan Cilegon. (Yura Syahrul)