Bantuan Korban Angin Puting Beliung Bantar Gebang Diduga Disunat

Reporter

Editor

Senin, 18 Januari 2010 18:14 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi - Dana bantuan korban angin puting beliung di Bantar Gebang diduga disunat. Jumlah warga penerima bantuan adalah 403 kepala keluarga, dengan total anggaran Rp 400 juta.

Karyati , 32 tahun, warga Kelurahan Ciketingudik, kecewa karena hanya menerima dana bantuan Rp 700 ribu, padahal rumahnya masuk kategori rusak sedang. "Semestinya saya dapat Rp 1,5 juta," kata Karyati, kepada wartawan, Senin (18/1).

Angin puting beliung menyapu Bantarg Gebang Rabu (6/1) lalu. Rumah warga yang rusak 305 unit di Kelurahan Ciketingudik, dan 98 unit di Kelurahan Cikiwul, Bantargebang.

Beberapa saat setelah kejadian, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad menjanjikan bantuan dana untuk warga yang rumahnya rusak. Nilai bantuan sesuai dengan klasifikasi, rusak parah menerima bantuan Rp 2,5 juta, rusak sedang Rp 1,5 juta, dan rusak ringan Rp 1 juta.

Karyati menyebutkan, separuh bangunan rumahnya rusak sehingga mengungsi ke rumah mertuanya selama sepekan. Atap dan beberapa tiang menyanggah ambruk, dan harus dibangun ulang.

Advertising
Advertising

Ketika didata petugas kecamatan, rumahnya masuk skala sedang dan mendapat Rp 1,5 juta. "Tetapi begitu dikasih lewat pengurus RT hanya Rp 700 ribu, sisanya entah ke mana," kata dia.

Amat, 56, mengatakan, warga di Desa Ciketing terima bantuan antara Rp 200 ribu- Rp 1 juta, padahal kerusakan hampir sama.

Berbeda dengan warga di Kelurahan Cikiwul, mereka menerima dana sesuai dengan klasifikasi kerusakan karena bantuan di wilayah itu diberikan langsung Wali Kota Mochtar Muhamad, pekan lalu. Nilainya, antara Rp 1 juta- Rp 2,5 juta.

Ketua Rukun Warga 2 Kelurahan Ciketingudik Radi Rohani, mengatakan penyaluran bantuan sudah sesuai ketentuan. Pemotongan bantuan, kata dia, terjadi karena banyak warga yang awalnya tidak terdata tiba-tiba mengajukan bantuan. "Jadi kami harus membagi rata bantuan," katanya.

Dia mencontohkan, warga di RT 03 hanya terdaftar tujuh rumah penerima bantuan tetapi membengkak menjadi 30 rumah.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi, berjanji menyelidiki dugaan penyunatan dana bantuan. Jika ada yang terbukti mengambil dana bantuan untuk keperluan pribadi, dia tidak akan mentolerir. "Saya pasti memberi tindakan tegas jika aparatur kecamatan ada yang terlibat," kata Tjandra.

HAMLUDDIN

Berita terkait

Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat

27 Desember 2022

Dilaporkan ke KPK, Bupati Cianjur: Fokus Kerja Membantu Rakyat

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menanggapi pelaporan dirinya dalam dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi Cianjur ke KPK

Baca Selengkapnya

Gandeng ACT Salurkan Daging Kurban, DKI: Sebatas Undangan

7 Juli 2022

Gandeng ACT Salurkan Daging Kurban, DKI: Sebatas Undangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk penyaluran daging kurban tahun ini baru sebatas undangan.

Baca Selengkapnya

ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah

4 Juli 2022

ACT Sering Kerja Sama dengan Pemprov DKI, Wagub: Selama Ini Tak Bermasalah

Beberapa program ACT yang bekerja sama dengan Pemprov DKI di antaranya Jakarta Care Line, pendistribusian daging kurban, dan Wakaf UKM

Baca Selengkapnya

Diperiksa Dugaan Korupsi Bansos, Sylviana: Jalani Saja

19 Januari 2017

Diperiksa Dugaan Korupsi Bansos, Sylviana: Jalani Saja

Sylviana Murni menyatakan siap dating dan diperiksa polisi besok.

Baca Selengkapnya

Pemanggilan Sylviana, Mabes Polri: Tak Ada Unsur Politis

19 Januari 2017

Pemanggilan Sylviana, Mabes Polri: Tak Ada Unsur Politis

Pemanggilan cawagub DKI Jakarta Sylviana Murni terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemprov DKI 2014 dan 2015.

Baca Selengkapnya

Rizal Ramli Tuding Pejabat Papua Tilap Duit Pemerintah

24 Mei 2016

Rizal Ramli Tuding Pejabat Papua Tilap Duit Pemerintah

Rizal Ramli menuding banyak pejabat Papua yang gemar mabuk dan dugem di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Enrekang Selidiki Penyelewengan Dana Bantuan Sosial

15 Maret 2016

Kejaksaan Enrekang Selidiki Penyelewengan Dana Bantuan Sosial

Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang digunakannya.

Baca Selengkapnya

Ahok Soal Temuan Bank DKI: KJP Diselewengkan Orang Tua

3 Agustus 2015

Ahok Soal Temuan Bank DKI: KJP Diselewengkan Orang Tua

Ahok meyakini integrasi KJP dengan ATM Bank DKI memudahkan pengawasan penyelewengan dana KJP.

Baca Selengkapnya

PSKS Disunat, Gubernur Soekarwo Salahkan Menteri Sosial

27 April 2015

PSKS Disunat, Gubernur Soekarwo Salahkan Menteri Sosial

Pemerintah pusat diminta merumuskan aturan yang jelas soal mekanisme distribusi bantuan ini agar tak menyeret perangkat kelurahan ke wilayah hukum.

Baca Selengkapnya

Bansos Rp 82 Triliun Tak Ditunjang Data Penerima

31 Januari 2014

Bansos Rp 82 Triliun Tak Ditunjang Data Penerima

"Masyarakat patut curiga," kata Din Syamsuddin.

Baca Selengkapnya