TEMPO Interaktif, Depok: Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Depok meminta Wali Kota Nur Mahmudi Ismail untuk mengevaluasi program pembangunan Unit Pengelolaan Sampah (UPS). Permintaan itu diajukan lantaran pembangunan UPS yang telah berjalan selama ini tidak berjalan mulus dan menimbulkan banyak masalah.

Ketua DPRD Kota Depok RintisYanto mengatakan, konsep pembuatn UPS selama ini kurang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga muncul banyak penolakan. “Karena kurang melibatkan masyarakat jadi bermasalah,” katanya hari ini.

Namun sejauh ini DPRD belum berniat untuk menghentikan pengucuran anggaran untuk proyek ini. Karena program ini merupakan visi-misi wali kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Apalagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung dua tahun mendatang sudah over load sehingga tidak mungkin lagi digunakan.

Menurut Rintis, jika nantinya hasil evaluasi menunjukkan proyek ini banyak yang tidak jalan, maka pihak DPRD akan meminta agar pengelolaan masalah sampah di Depok tidak lagi menggunakan sistem UPS tetapi beralih ke cara lain. “Kalau ternyata UPS buat masyarakat terganggu, ya kita akan sarankan untuk beralih ke system lain,” katanya.

Salah satu alternatif penyelesaian masalah sampah di Depok yang akan direkomendasikan ialah dengan mengaktifkan kembali Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) bersama yang terletak di Desa Nambo, Kabupaten Bogor.

Adapun sampai saat ini dari jumlah 60 UPS yang ditargetkan dibangun dalam kurun waktu lima tahun, baru 18 yang berhasil dibangun.

TIA HAPSARI