TEMPO Interaktif, Jakarta: Wali Kota Jakarta Selatan Syahrul Effendi enggan membicarakan asal usul kekayaannya yang tercatat tertinggi dibanding pimpinan daerah tingkat II lain di DKI Jakarta. Menurut wali kota berdarah Bukittinggi Sumatera Barat tersebut, tidak etis membicarakan tentang kekayaan. ”Kekayaan itu saya peroleh sebelum menjadi wali kota Jaksel. Saya dan istri saya berdagang,” kata Syahrul kepada Tempo di kantornya, Jumat (6/8).
Ia menambahkan, jumlah kekayaannya itu sama dengan yang ia laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per Juli lalu. Bahkan, dengan tegas ia mengatakan tidak ada yang ia sembunyikan dari laporan kekayaan itu. ”Laporan tersebut bukan hanya tanggung jawab kepada KPK, tapi juga kepada Allah,” ujarnya lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, wali kota penggemar sepeda itu tercatat sebagai wali kota dengan kekayaan tertinggi di seluruh daerah tingkat dua di DKI Jakarta. Syahrul tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp12,5 miliar, jauh di atas wali kota dan bupati lain.
Kekayaan Syahrul mengungguli jumlah kekayaan wali kota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan yang sebesar Rp6,7 miliar, wali kota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebesar Rp6,5 miliar dan US$37,6 ribu, wali kota Jakarta Timur Murdhani sebesar Rp5,08 miliar, dan Bupati Kepulauan Seribu Burhanuddin yang tercatat kekayaannya sebesar Rp2,09 miliar.
ARIE FIRDAUS
Berita terkait
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret
21 Februari 2020
Tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional yang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan BUMN/D masih relatif rendah, yaitu 38,90 persen.
Baca SelengkapnyaKPU DKI: Caleg Terpilih yang Tak Lapor Kekayaan Tidak Dilantik
9 April 2019
Komisioner KPU DKI menyatakan caleg terpilih bakal dicoret dari daftar pelantikan bila belum menyerahkan LHKPN atau laporan kekayaannya.
Baca SelengkapnyaHanya 74,39 persen Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN kepada KPK
1 April 2019
Ada perbedaan aturan dan mekanisme sanksi untuk instansi di lembaga ekskutif, legislatif, dan yudikatif untuk pejabat yang tidak menyerahkan LHKPN.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Anggota DPRD Jakarta Abai Laporkan Harta Kekayaan
18 Januari 2019
Dari 106 DPRD Jakarta saat ini, baru dua orang yang melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca SelengkapnyaHarta Sandiaga Uno Melonjak Terdongkrak Saham dan Rupiah
14 Agustus 2018
Kekayaan Sandiaga Uno terdongkrak naiknya saham perusahaan dan pelemahan rupiah.
Baca SelengkapnyaLima Pejabat Kementerian Ini Paling Malas Lapor Kekayaan ke KPK
8 Agustus 2018
KPK merilis lima kementerian yang ogah-ogahan melaporkan LHKP mereka ke KPK.
Baca Selengkapnya5 Kementerian yang Pejabatnya Paling Rajin Lapor LHKPN
7 Agustus 2018
KPK telah mengimbau ke hampir semua kementerian agar pejabatnya membikin LHKPN. Namun masih banyak pejabat kementerian yang tak patuh.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Kepatuhan Pelaporan LHKPN Nasional Capai 52 Persen
4 Agustus 2018
Kementerian Bappenas dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi kementerian dan pemda dengan pelaporan LHKPN tertinggi.
Baca SelengkapnyaKPK Apresiasi Tiga Hakim MK yang Rutin Lapor Harta Kekayaan
2 Maret 2017
KPK mengapresiasi tiga hakim Mahkamah Konstitusi yang rutin menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Siapakah mereka?
Baca Selengkapnya17 Tahun Berkuasa,Putin Disinyalir Punya Simpanan Rp 2.673 T
23 Februari 2017
Presiden Rusia Vladimir Putin disinyalir memiliki kekayaan sebesar US$ 200 miliar (Rp 2.673 triliun). Mengalahkan miliarder dunia Bill Gates.
Baca Selengkapnya