Ratusan Pedagang Kemayoran Akan Digusur

Reporter

Editor

Jumat, 26 November 2010 20:02 WIB

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan relokasi pasar untuk para pedagang kaki lima di kawasan Kemayoran, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta -Puluhan pedagang kaki lima menggelar aksi di depan kantor Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran hari ini. Mereka mendesak pihak pengelola tetap menyediakan lahan bagi mereka untuk berdagang.

"Kami mempertanyakan rencana pihak pengelola yang akan menggusur keberadaan PKL," ujar Welly, salah seorang perwakilan pedagang usai pertemuan dengan pihak pengelola.


Rencana penggusuran disampaikan pihak pengelola kepada ratusan pedagang melalui surat tertanggal 22 November lalu. Dalam surat tersebut, pengelola Kemayoran meminta para pedagang untuk meninggalkan kawasan jalur hijau yang saat ini mereka tempati lantaran bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Welly mempertanyakan keputusan itu lantaran sejak awal pihak pengelola pernah memberikan izin kepada warga gusuran Kemayoran untuk berdagang di sekitar lokasi tersebut.

Nyatanya, kata dia, sejak beberapa pekan terakhir, aktivitas mereka dibatasi hanya pada jam-jam tertentu saja. "Kami sudah dilarang berjualan pada siang hari. Saat ini kami hanya bisa berdagang sejak jam 5 sore hingga 5 pagi," katanya.

Aksi dilakukan puluhan pedagang yang tersebar disekitar Masjid Akbar, Kemayoran. Mereka datang dengan didampingi perwakilan organisasi masyarakat menjelang sore. Namun sayang, niat mereka untuk bertemu Direktut PPKK, Hendardji Supandji, kandas. Adik kandung mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji itu tidak bisa ditemui lantaran sedang berada di China.

Kepala Divisi Pengamanan dan Bina Lingkungan,Sukisno, yang menemui perwakilan demonstran membenarkan adanya surat tersebut. Menurut dia, surat teguran itu sebenarnya sudah dilayangkan berulang kali kepada para pedagang. Namun, peringatan itu kerap diabaikan. "Kami juga sudah menertibkan mereka berulangkali. Namun selalu saja muncul kembali," katanya.

Penertiban tersebut, kata Sukisno, merupakan langkah yang ditempuh pihak pengelola guna menciptakan ketertiban kawasan yang bertaraf internasional. Dari sekitar 454 hektar lahan yang dikelola PPKK, saat ini setidaknya terdapat sekitar 600 pedagang kaki lima. Mereka menempati sekitar 30 persen jalur hijau yang berada disejumlah pedestrian dan badan jalan di sekitar Masjid Akbar, Jiung, PRJ dan PLN.

RIKY FERDIANTO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

13 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

15 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

22 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

24 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

33 hari lalu

Ramai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku

Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

35 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

37 hari lalu

Disebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah

Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

37 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

37 hari lalu

Nasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur

KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN

Baca Selengkapnya

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

37 hari lalu

Sengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN

Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.

Baca Selengkapnya