TEMPO Interaktif, Jakarta - Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (Perda RTRW) DKI Jakarta 2010-2030 kembali ditunda. Padahal, sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merencanakan peraturan itu sudah disahkan hari ini, Kamis 30 Juni 2011. "Pembahasan kembali ditunda karena draf evaluasi yang lama belum kami terima dari eksekutif," ujar Muhammad Sanusi dari Fraksi Gerindra, 30 Juni 2011.
Menurut Sanusi, secara konten, draf RTRW sudah tidak ada masalah. Hanya, Dewan belum menerima penjelasan awal secara tertulis dari eksekutif mengenai evaluasi pelaksanaan Perda RTRW tahun 2000-2010. "Bagaimana kami bisa membahas kalau tidak mendapatkan gambaran terperinci evaluasi Perda RTRW yang lama," ujarnya.
Sanusi menjelaskan, idealnya evaluasi harusnya disampaikan ke Dewan saat Perda diserahkan ke legislatif. Dengan begitu pembahasan di badan legislatif bisa lebih obyektif. "Kami juga tidak mau tergesa-gesa sebelum melihat isi perutnya," katanya. "Kami ingin tahu di mana kekurangan yang lama, sehingga ke depan tidak ada lagi penyimpangan terhadap RTRW," ujar Sanusi.
IRA GUSLINA
Berita terkait
Jadi Sorotan karena Dukung Gibran, Begini Sejarah Terbentuknya Satpol PP
4 Januari 2024
Satpol PP tak lepas dari sejarah kependudukan Belanda. Daerah yang pertama kali membentuk Satpol PP adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaWarga Bakar Sampah di Kota Bogor Bisa Kena Denda Rp 10 Juta, Berikut Sanksi di Kota Lain
27 Agustus 2023
Pemerintah Kota Bogor menetapkan denda Rp 10 juta kepada warga yang bakar sampah. Berapa denda di kota-kota lain?
Baca SelengkapnyaWakil Kepala BPIP: Pancasila Beri Arah Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah
14 Juli 2023
Dalam pembentukan Peraturan Daerah diperlukan kerangka hukum yang kuat utamanya nilai-nilai Pancasila
Baca SelengkapnyaNgotot Perda Kota Religius, Wali Kota Depok Tuding Kementerian Agama Abai Majelis Taklim
6 Oktober 2022
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kota Religius digunakan untuk membantu majelis taklim.
Baca SelengkapnyaPeraturan Wali Kota Bandung Soal Disabilitas Bakal Segera Terbit
2 Oktober 2022
Santosa berharap peraturan wali kota tentang disabilitas itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah DKI Jakarta Revisi Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas
8 Februari 2022
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan rancangan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas menyempurnakan perda sebelumnya.
Baca SelengkapnyaNasib Rancangan Perda Bantuan Hukum DKI yang Terhambat Sejak Era Jokowi
20 November 2021
Anggota DPRD DKI dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino, mengatakan anggota dewan menyarankan agar raperda bantuan hukum jadi usulan Pemprov DKI
Baca SelengkapnyaDewan dan DKI Setujui Program Pembentukan 26 Peraturan Daerah di 2022
15 November 2021
Program pembentukan Peraturan Daerah DKI pada 2022 itu tetap mengakomodir rancangan peraturan yang belum selesai dibahas pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Dapat Gelar Kehormatan Tokoh Betawi
31 Oktober 2021
Anies Baswedan juga berpesan bahwa Majelis Adat akan berperan dalam pengembangan budaya Betawi, terutama pascapandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaBolehkah Masyarakat Umum Membangun Polisi Tidur Sendiri?
27 Oktober 2021
Apakah masyarakat umum boleh membuat polisi tidur sendiri? Berikut aturannya.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Amnesty International Ungkap Polri Impor Belasan Alat Sadap, CEO Polus Tech Swiss Buka Suara
2 jam lalu
Polisi Sebut KKB Serang Jemaat Gereja yang Sedang Ibadah Minggu di Pegunungan Bintang Papua
17 jam lalu
Polres Bintan Surati Kemendagri untuk Periksa Pj Wali Kota Tanjungpinang Tersangka Pemalsuan Surat Tanah
18 jam lalu
