TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 140 warga korban penggusuran dari Kali Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, mendatangani Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (17/12) sekitar pukul 09.00 WIB. Mereka mengajukan gugatan, meminta ganti rugi atas pembongkaran secara paksa rumah mereka beberapa bulan lalu. "Kami sudah coba melakukan empat kali mediasi, tapi tetap tidak berhasil," kata kuasa hukum warga Kali Angke Roro Santi Darongke kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rabu (17/12). Warga menggugat walikotamadya Jakarta Utara sebagai tergugat I, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI sebagai tergugat II, Kepala Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagai tergugat III dan Kepala Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara sebagai tergugat IV.Warga penggugat, yaitu sekitar 140 kepala keluarga, meminta ganti rugi materil karena telah kehilangan tempat tinggal, sebesar Rp 5.501.397.000 (lima miliar lima ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp 500 juta. "Tuntutan kami sederhana, hanya itu saja," kata Roro, seorang warga.Empat kali mediasi yang dilakukan bulan November dan Desember lalu tidak berhasil karena pihak tergugat meminta pihak penggugat mengajukan bukti-bukti asli kasus ini. Bukti-bukti asli itu antara lain kuitansi jual beli antara tergugat I dengan penggugat, surat perjanjian antara tergugat I dan penggugat serta bukti pembayaran PDB. "Saya tidak mau. Bukti-bukti asli kan seharusnya diajukan sewaktu persidangan digelar," katanya. Karena itu sidang perdana kasus penggusuran Kali Angke yang akan dipimpin Hakim Haryanto ini akan digelar Senin (29/12) dengan agenda pembacaan gugatan. Total jumlah korban penggusuran Kali Angke adalah 364 KK, tapi yang mengajukan gugatan hanya 140 KK. "Karena hanya 140 KK yang mempunyai bukti-bukti kuat," kata Roro. Ketua Delegasi warga Kali Angke Ruiyat yang juga ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji ganti rugi dari Kepala Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara yang tidak kunjung terealisasi. "Kalau ganti rugi diberikan kami mau damai. Kami tidak ingin yang muluk-muluk," katanya. Putri Alfarini - Tempo News Room