TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat berharap pemerintah membekukan aktivitas ormas yang mengganggu ketenteraman warga, seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Forum Betawi Rempug (FBR). "Bentrokan PP dan FBR sering terjadi dan meresahkan masyarakat sekitar," kata Ketua Panitia Khusus RUU Ormas Abdul Malik Haramain ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 30 Juni 2012.
Haramain mengatakan pemerintah bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melarang izin aktivitas kedua ormas tersebut. Pemerintah juga bisa menghentikan fasilitas dana dari APBN atau APBD untuk kedua ormas tersebut.
"FBR dan PP seharusnya sudah dibekukan," katanya. Sebab, bentrokan kedua ormas itu sudah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar di luar organisasi tersebut. Upaya pembekuan ini untuk menyelamatkan pihak-pihak yang tidak ada ada hubungannya dengan konflik tersebut. Jika setelah dibekukan kedua kelompok itu tetap rusuh, kata Hariaman, pemerintah bisa membubarkan kedua ormas. "Tapi mekanismenya melalui persidangan di pengadilan," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Sekitar 50 orang tak dikenal yang diduga dari PP mengendarai sepeda motor mendatangi posko organisasi massa FBR sekitar pukul 00.30 WIB pada Rabu, 27 Juni 2012. Saat itu sekitar sepuluh anggota FBR yang sedang berkumpul diserang. Penyerangan ini membuat anggota FBR pergi dan menyelamatkan diri. Namun seorang anggota FBR, yaitu Muhidin, melakukan perlawanan. Muhidin pun tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Muhidin merupakan Ketua FBR Gardu 287 Pondok Betung.
Tidak terima dengan perlakuan PP, massa FBR berbalik menyerang. Sekitar 500 orang dari FBR melakukan konvoi sepeda motor dan sweeping di Bintaro, Pamulang, dan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kemudian berujung pada aksi brutal massa yang merusak rumah dan membakar mobil serta kendaraan bermotor milik Karnadi, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang yang juga tokoh Pemuda Pancasila.
