Pasar Blok A Tanah Abang. Dok. TEMPO/Fransiskus S.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama siap menyelamatkan aset daerah yang jadi sengketa di Tanah Abang. "Kami siap selamatkan Blok A Pasar Tanah Abang," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat, 19 Oktober 2012.
Saat ini pengelolaan Blok A Pasar Tanah Abang menjadi sengketa antara pihak pemerintah yang diwakili PD Pasar Jaya dan PT Priamanaya Djan International selaku pihak swasta. Bahkan, kasus ini kini telah diajukan ke meja hijau, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. "Kami akan perkuat biro hukum kami agar tak kalah di pengadilan," ujar Basuki.
Jawaban Ahok, sapaan Basuki, ini diberikan guna menjawab respon dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta yang meminta pemerintah serius menanggapi masalah sengketa ini. "Harus ada langkah nyata untuk selamatkan (Blok A) Pasar Tanah Abang," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin.
Sengketa ini berawal dari perjanjian kerja sama dua belah pihak yang bermasalah. Pihak pemerintah meminta perpanjangan kerja sama yang harusnya berakhir pada 2008. Pasalnya, dari isi kerja sama yang telah terjalin, ada beberapa poin yang dianggap merugikan pihak pemerintah.
Akhirnya setelah berlaku status quo pada 1 April 2011, PD Pasar Jaya berhak mengelola Pasar Tanah Abang. Hal tersebut digugat oleh pihak swasta. Mereka menggugat ke PN Jakarta Timur karena menilai PD Pasar Jaya melakukan wanprestasi. Mereka juga menggugat agar pengelolaan pasar diserahkan kepada PT Priamanaya Djan Internasional.
"Jangan sampai Blok A jatuh ke tangan swasta," ujar Selamat. Ia mengatakan pemerintah daerah harus menganggap upaya hukum menanggapi hal ini adalah hal yang penting. Ia berharap kas pemerintah tak lagi terkuras oleh kekalahan di pengadilan. Terakhir, Pemprov DKI Jakarta kalah di meja hijau. Terakhir kasus pembebasan tanah di Meruya. Pemerintah harus membayar uang Rp 391 miliar kepada PT Porta Nigra.
