TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke kawasan kompleks rumah susun sewa (rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, pada Kamis pekan lalu, membawa berkah bagi pengelola rusunawa. Pengelola retribusi mengungkapkan, setelah kunjungan Jokowi--sapaan Joko Widodo--justru retribusi sewa penghuni melonjak tajam hingga 200 persen.
Padahal, saat berkunjung ke sana, Jokowi sempat berujar untuk meningkatkan minat terhadap rusunawa Marunda, bila perlu diberi subsidi penuh atau menggratiskan selama periode tertentu.
"Biasanya, Rp 2-5 juta sehari, kemarin, Jumat, sampai Rp 10 juta lebih," ujar anggota Staf Administrasi Rusunawa Marunda, Yosep Sipayung, pada Senin, 22 Oktober 2012. Rupanya, kedatangan orang nomor satu di Jakarta tersebut mampu mengingatkan penghuni kompleks untuk bayar sewa (retribusi) tepat waktu.
Pengelola 700 unit tersebut mengatakan pembayaran sewa tiap unit berselisih sekitar Rp 7 ribu. Lantai dasar, kelompok warga tidak mampu, bersubsidi hanya membayar Rp 150 ribu, lantai V Rp 128 ribu per kamar ukuran 30 meter persegi, sedangkan penghuni non-subsidi harga sewa per kamarnya mencapai Rp 371 ribu untuk lantai satu dan Rp 304 ribu untuk lantai V. "Tidak semuanya bayar tiap bulan, ada yang nunggak juga," kata dia.
Hingga kini, sejak rusunawa dihuni pada 2008, tunggakan sewa dari seluruh penghuni mencapai 410 unit dengan kerugian hingga Rp 3,2 miliar. "Itu total akumulasi tunggakan, kami akan terus berupaya supaya mereka bayar," kata dia.
Asri Hidayat, pengelola lainnya, menambahkan, hingga kini, dari sekitar 26 blok atau sekitar 2.600 unit kamar rusunawa Marunda yang dibangun pemerintah, baru sekitar 700 unit yang dihuni, sedangkan sisanya masih sepi peminat. "Masih banyak yang kosong."
Belum terealisasinya penyerahan pengelolaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat terhadap dua cluster kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan aset tersebut terbengkalai. Akibatnya, banyak fasilitas pendukung rusun raib dicuri. "Mungkin hanya sekitar 20 persen yang masih tersisa di luar bangunan," ujarnya.
JAYADI SUPRIADIN
Berita terkait
Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun
22 menit lalu
Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
2 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
3 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
3 jam lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan
4 jam lalu
Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.
Baca SelengkapnyaDitunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja
4 jam lalu
Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.
Baca SelengkapnyaJokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis
5 jam lalu
Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.
Baca SelengkapnyaDirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik
5 jam lalu
PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air
Baca SelengkapnyaJokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
6 jam lalu
Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo
7 jam lalu
Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.
Baca Selengkapnya