TEMPO.CO, Jakarta-Giliran seorang kepala sekolah dihardik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Rabu, 13 November 2012. Pernyataan sang kepala sekolah bahwa mutu pendidikan di sekolah itu bakal turun apabila ada anggaran sekolah yang dipangkas berbalik menyudutkannya.

"Saya terima kalau ada yang dipangkas, sekolah siap menjalankan (operasional) dengan dana yang ada, namun jangan salahkan saya jika kemudian mutu sekolah ini menurun," kata Djumadi, Kepala SMAN Unggulan M.H. Thamrin, Cipayung, Jakarta Timur, membuka audiensi di ruang rapat sekolah itu.

Ahok, begitu Basuki disapa, menyatakan kecewa dengan pernyataan yang dianggapnya mengancam penurunan mutu itu. Dia balik menantang Djumadi mengajukan anggaran berapa pun besarnya untuk tujuan memajukan mutu SMAN MH Thamrin. “Bapak mau berapa triliun supaya mutu sekolah ini super wahid? Ajukan saja, asal masuk akal," ujar Basuki.

Basuki, yang meminta seluruh rekaman rapat kerjanya sebagai wakil gubernur diunggah ke situs YouTube sehingga bisa dilihat publik, balas mengancam mencari kepala sekolah baru. Sebelumnya, anggota staf di Dinas Tenaga Kerja dan jajaran Dinas Perhubungan juga kena hardik masing-masing terkait efektivitas kerja dan efisiensi anggaran.

"Jangan ancam akan turun mutu sekolah ini, atau nanti gampang, kita cari kepala sekolah yang mau jaga mutu sekolah dengan dana yang ada, " ujarnya kepada Kepala Sekolah Djumadi.

Basuki datang ke sekolah atas aduan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ). Forum itu melaporkan adanya konflik antara komite sekolah dan Kepala Sekolah Djumadi. Konflik bersumber dari laporan pertanggungjawaban Djumadi yang menyebut ada kekurangan dana Rp 700 juta untuk 167 siswa tidak mampu. Angka rupiah itu dianggap tidak jelas peruntukannya.

“Laporan Pertanggungjawaban yang kami terima membingungkan,” kata Dedi, Ketua Komite Sekolah. “Banyak sekali honor yang dibebankan kepada komite sekolah di luar kegiatan belajar.”

Menurut Basuki, pihak sekolah harus menunjukkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) kepada komite sekolah. Dia juga mengingatkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 3,7 miliar setiap tahun untuk SMAN M.H. Thamrin. “Bapak dan ibu tidak usah mau lagi memikirkan kesejahteraan guru, itu urusan kami. Sekolah harus menunjukkan RKAS, kalau tidak berarti bapak dan ibu dibodohi,” ujar Basuki.

Basuki berada di sekolah itu selama 1,5 jam.

TRI ARTINING PUTRI

Berita Terpopuler
BNN Sita Miliaran Uang Dolar Palsu di Jonggol
8 Bulan, 550 Kasus Penularan HIV/AIDS di Bekasi
Calon Bupati Tangerang Deklarasikan Damai
Depok Miliki 33 Titik Banjir
Tarif 6 Ruas Tol Dalam Kota Jakarta Rp 30 Ribu